SEMANGAT JAKARTA- Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan pertemuan dengan Badan Intelegen Negara (BIN), Polri dan TNI ditunda. Sedianya pertemuan hari ini, membahas seputar polemik senjata yang saat ini masih terjadi.
Wiranto mengatakan, permasalahan senjata yang saat ini sedang memanas menjadi tanggungjawabnya dan akan segera diselesaikan. Namun karena satu dan lain hak, pertemuan ini dibatalkan.
“Tunggu saja, nanti saya rapat dengan instansi terkait dengan masalah itu. Gampang saya rapat seperampat jam juga selesai. (Hari ini rapatnya?) Belum belum hari ini, ya belum lengkap bagaimana mau rapat. Tadinya hari ini, tapi tidak hadir. Kalau ada yang tidak hadir nanti ribut lagi,” katanya saat ditemui di kantornya, Selasa (03/10/17).
Wiranto meminta semua pihak bersabar untuk masalah yang sekarang menimbulkan kegaduhan ini. Ia meminta tidak ada lagi yang mempermasalahkan perihal senjata ini.
“Itu urusan saya. Nanti saya selesaikan, tidak ada masalah kok. Tidak usah digaduhkan lagi, jangan berandai-andai. Semua nanti saya pertemukan,” jelasnya.
Sementara itu di DPR, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan impor 280 senjata dari Bulgaria yang dilakukan Polri sudah atas izin Kementerian Pertahanan. Tahun lalu, ia sudah menerima surat dari kepolisian soal pembelian senjata itu.
“Sudah koordinasi melalui surat. Saya lihat, baca, tahun lalu. Sudah ada suratnya. Berarti sudah izin. Ini (masalah) tingkat bawah saja. Ke depan Kementerian Pertahanan harus mempertegas kembali,”ujar Ryamizard di DPR, Selasa (3/10).
Spesifikasi senjata itu, menurut Ryamizard, sudah sesuai dengan kebutuhan Korps Brimob Polri. Senjata yang dibeli adalah pelontar granat yang berfungsi kejut. Dia memastikan spesifikasi yang dibeli tidak bisa menembus tank baja.
Menanggapi kegaduhan pembelian senjata itu, Kementerian Pertahanan akan menginvestigasi masalah itu. Kemenhan akan mengecek kesesuaian senjata yang tiba dengan izin yang diajukan sebelum pembelian.
“Saya minta semuanya yang pakai senjata harus izin Kementerian Pertahanan. Dulu juga sudah, sekarang harus.
“Dalam sidang kabinet paripurna kemarin (2/10), di depan seluruh jajaran kabinet, Presiden Joko Widodo menegur bawahannya agar tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. Jokowi menekankan posisinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan serta panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Jokowi ingin mereka fokus saja pada tugas dan pekerjaan masing-masing. Apabila terdapat persoalan yang muncul antarkementerian/lembaga, Jokowi mewanti-wanti agar hal itu diselesaikan secara internal.
“Politik harus kondusif. Oleh sebab itu, jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).
“Semuanya permasalahan antarlembaga, antarkementerian selesaikan secara kondusif, bahas di tingkat Menko. Kalau di tingkat Menko belum selesai dibawa ke Pak Wapres, kalau masih belum selesai bisa ke saya,” kata Jokowi.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya memantik polemik setelah di depan purnawirawan TNI ia menyebut ada institusi tertentu yang membeli 5,000 pucuk senjata secara ilegal.
Pernyataan Panglima TNI yang tidak tuntas menyebut nama institusi itu kemudian melebar kemana-mana, sehingga akhirnya berbagai pihak termasuk Menko Polhukam Wiranto mengklarifikasi pernyataan itu. Wiranto menyebut Polri memang membeli senjata dari PT Pindad, untuk Polri dan untuk BIN, sebanyak 500-an pucuk, namun bukan senjata organik standar militer.
Polri juga menyebut mereka mengimpor senjata peluncur granat (Stand-Alone Grenade Launcher/SAGL) dari Bulgaria sebanyak 280 pucuk, namun bukan senjata mematikan dan hanya digunakan di daerah konflik.(*)
