SEMANGAT JAKARTA – Wacana pemindahan ibu kota Indonesia sudah bergulir sejak lama. Bahkan saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno, kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah direncanakan menjadi ibu kota menggantikan Jakarta. Pada era pemerintahan SBY pun, keinginan untuk memindahkan Ibukota Negara juga menjadi wacana. Namun, semua itu tidak ada realisasinya Pemindahan Ibukota Negara sejatinya menimbulkan pro dan kontra. Yang pro beralasan bahwa, kota Jakarta sudah tidak representative lagi sebagai ibukota Negara disebabkan kemacetan, banjir dan aspek geografis lainnya.Sedangkan, mereka yang kontra beralasan, pemindahan ibukota Negara akan menelan banyak biaya
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas- Bambang Brodjonegoro mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta Bappenas, melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Bambang mengatakan, saat ini tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut
Pemindahan ibukota Negara di sejumlah negara juga dilakukan, sebut saja Brasil, Kazakhstan, Nigeria, Myanmar, hingga Malaysia. Tapi semuanya punya alasan masing-masing, serta risiko yang tidak bisa disamaratakan begitu saja.
Malaysia membutuhkan waktu 5 tahun, untuk mengubah Putrajaya agar bisa layak menjadi pusat pemerintahan. Menteri Keuangan II Malaysia Ahmad Husni Handzalah mengatakan, Malaysia menggunakan hampir seluruh anggaran negara untuk proses pemindahan tersebut, sehingga tidak banyak investasi swasta.
Keuantungan lain dari hal tersebut, karena mempercepat realisasi anggaran dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan produktivitas kerja para aparatur negara.
Jika mengacu pada kajian saat pemerintahan SBY, perkiraan biaya memindah ibu kota, menelan dana 100 triliun rupiah, atau setara dengan 4 , 7 persen Belanja Negara Tahunan. Pemerintah perlu, mengkaji lebih mendalam, dan komprehensif, rencana pemindahan ibukota negara, sehingga, tidak saja memberikan dampak positif bagi peningkatan produktivitas kerja para aparatur negara, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah tersebut. (RRI)
