Semangatnews,Padang-Dari 928 nagari yang ada saat ini di Sumbar, terdapat 198 nagari kategori tertinggal dan 18 nagari sangat tertinggal. Dan di Sumbar ada 3 kabupaten tertinggal (Mentawai, Pasaman Barat dan Solok Selatan).
Untuk meningkatkan daerah dan nagari sangat tertinggal dibutuhkan pembangunan layanan dasar masyarakat apakah itu, air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan dan jaringan komunikasi.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada pembukaan Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan dengan tema, APBN untuk meningkatkan layanan dasar dan mengurangi kesenjangan, di hotel Mercure Padang, Rabu (29/8/2018).
Wagub Nasrul Abit menyampaikan untuk 3 kabupaten daerah tertinggal, saat ini pemerintahan Sumatera Barat telah buat tim terpadu dan sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan kelembagaan.
Untuk Kepulauan Mentawai hampir satu bulan penuh melakukan pengamatan, tinjauan lapangan dan melakukan rapat-rapat koordinasi menghimpun masukan apa yang menjadi kebutuhan mendasar.
Dapat disimpulkan memajukan dan mengangkat derjat masyarakat kepulauan Mentawai membuka jalan dan melakukan pembangunan jalan “Trans Mentawai”. Sehingga dapat menjangkau masyarakat yang terdapat dipedalaman bersosialisasi memajukan kehidupan mereka.
Membangun jaringan komunikasi antar pulau untuk aktivitas informasi pembangunan di daerah ini. Agar masyarakat Mentawai dapat juga dapat mengikuti perkembangan dunia dibelahan dunia lainnya. Kemudian memang listrik dan pelayanan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang belum merata terutama di daerah pedalaman.
“Dan saat ini, pembangunan layanan dasar sedang dalam proses karena juga telah masuk agenda Kemenko Kemaritiman RI,” ungkap Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, pembangunan layanan dasar kebutuhan masyarakat di daerah tinggal lainnya juga lebih terlihat pada masih masih kurang sarana infrastruktur pembanguan.
Jika satu saja pembangunan jalan di tuntaskan, motivasi masyarakat untuk meningkatkan aktifitasnya juga akan tinggi juga. Apalagi ada listrik, jaringan komunikasi tentu jarak kesejangan dapat diperkecil.
Pada tahun 2017, IPM Sumatera Barat telah mencapai 71,24 Angka ini meningkat sebesar 0.51 poin dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 70,73, ini menandakan kebaikan kesejahteraan.
Sementara pertumbuhan ekonomi Sumatra Barat, BPS merilis, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada kuartal pertama 2018 ‘hanya’ sebesar 4,71 persen (tahun ke tahun/yoy).
Angka ini terus menunjukkan penurunan pertumbuhan, sejak kuartal I 2016 dengan angka 5,59 persen dan kuartal I 2017 yang tumbuh 5,01 persen. Ekonomi Sumbar juga tumbuh negatif secara kuartalan, -0,84 persen dibanding kuartal IV 2017.
Dari sisi lapangan usaha misalnya, sektor pertanian yang menyumbang kue pertumbuhan hingga 23,59 persen, hanya sanggup tumbuh 2,35 persen di kuartal I 2018 ini.
Padahal tahun lalu pertanian Sumbar mampu tumbuh 4,12 persen. Alasan melambatnya pertumbuhan di sektor pertanian, musim panen yang bergeser dan luasan panen yang berkurang.
Sejumlah catatan lain yang ikut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Sumbar, di antaranya inflasi Kota Padang di kuartal I 2018 sebesar 0,65 persen, penurunan pertumbuhan industri makanan minuman akibat output pengolahan sawit yang ikut berkurang, dan realisasi belanja pemerintah di kuartal I 2018 yang terkontraksi 5,09 persen dibanding kuartal IV 2017.
Luasan panen yang merosot dan produksi semen yang ikut berkurang di kuartal I 2018 juga memberikan sumbangan terhadap perlambatan laju pertumbuhan ekonomi
Dan yang luar bisa jengkol dan cabe dapat membuat inflasi di Padang dan Sumatera Barat. Jengkol yang dilihat merupakan makanan bisa tapi bagi orang Padang merupakan makanan favorit yang harga satu biji bisa mencapai Rp 1.500,-.
Kemudian yang juga bikin Sumbar repot adalah tiket pesawat yang harganya ngak turun-turun diatas Rp 1,9 juta. Padahal jumlah penerbangan sudah mencapai 92 (46 datang dan 46 pergi).
“Disisi lain Sumbar masih ada daerah yang masih butuh pembangunan layanan dasar karena daerah tertinggal. Namun disisi lainnya lagi Sumbar sudah juga memperhatikan penataan dan pengelolaan pertumbuhan ekonomi daerah, selain menjaga stabilitas harga, juga bagaimana usaha masyarakat dapat berjalan lancar,” terang Nasrul Abit.
