Studi Komparatif ke Makassar: Provinsi SulSel Hanya Mampu Biayai Dua BPSK
Perlu Mukernas BPSK Tuan Rumah Sumbar
SEMANGATNEWS. COM- Masalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen- BPSK yang dibentuk berdasarkan UU nomor 8 tahun 1999 nyaris sama di seluruh Indonesia. Sejak ditarik menjadi kewenangan Provinsi pada tahun 2017, BPSK yang semula tumbuh dan berkembang di kabupaten/kota kini banyak yang mati suri.
Benang merah masalah BPSK diatas terungkap saat rombongan BPSK Padang, Sumatera Barat melakukan studi komparatif ke kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin- Kamis ( 4-7 Januari 2021).
Rombongan dipimpin H.Erwin Bustamam, SE, MSi, dengan anggota Fat Yudin,SH, Zulnadi,SH, Wira Okta Viana,SH,MH, Chairul,ST, Daniel St.Makmur dan Syamsul Bahri,SH diterima anggota BPSK Makassar dengan ketua, Muhammad Fadli dan Wakil Ketua Prof. Dr.Andi Muhammad Sofyan,SH,M.H, Dr. Rustam, Widji Kartini dan sejumlah sekretariat dan pegawai Dinas Perdagangan Kota Makassar.
Rombongan diterima di ruang Sidang BPSK Makassar itu berlangsung akrab dan saling tukar informasi sekaitan masalah BPSK di daerah masing masing.
Sebelumnya ketua rombongan Erwin Bustamam menjelaskan maksud dan tujuan serta memperkenalkan anggota rombongan .
Begitu juga sebaliknya ketua BPSK Makassar Muhammad Fadli juga mengucapkan selamat datang sembari memperkenalkan anggota dan sekretariat.
Dikatakan Fadli, anggota BPSK Makassar sekarang tinggal 5 orang dari 9 majelis sebelumnya. Belum ada pergantian, apalagi sejak BPSK ditarik menjadi kewenangan Provinsi. Sementara kantor dan aktifitas masih di Dinas Perdagangan Kota Makassar.
Problemnya, tambah Wakil Ketua Prof Andi Muhammad Sofyan, BPSK secara nasional tidak berpucuk di pusat dalam hal ini pada Kementerian Perdagangan.
Sehingga keberadaan BPSK di daerah juga kurang mengakar. Sebetulnya sudah benar BPSK itu ada dan dibiayai kabupaten/kota. Berubahnya kewenangan ke provinsi kita kurang faham apa maksudnya.
Kondisi sekarang dari 12 BPSK di Sulsel hanya 2 yang mampu di biayai provinsi, sisanya mati suri. Itupun sangat memprihatinkan, terang Widji Kartini
Untuk itu, bila BPSK ingin tumbuh dan berkembang harus kuat di daerah dan berpucuk di pusat, sebut profesor Andi yang sangat tinggi kepeduliannya terhadap BPSK di Indonesia.
Dalam dialog yang cukup alot bernas itu, muncul ide dan gagasan agar diadakan Mukernas BPSK dengan tuan rumah Kota Padang, Sumbar. Silakan BPSK Padang menggerakannya untuk kemajuan lembaga ini.
Kita dari Makassar nantinya siap hadir dan memberikan pokok pikiran dalam Mukernas, sebut Dr. Rustam.
Menanggapi hal ini, Fat Yudin, SH akan merapatkan dengan ketua BPSK Padang Desemberius yang juga ketua forum BPSK Indonesia.
“Insha Allah ini momen dan menjadi bahan diskusi dengan Gubernur baru nantinya, ” tukas Erwin yang keseharian cukup akrab dengan Buya Mahyeldi gubernur terpilih Sumbar.
Bila ini terwujud, merupakan salah satu starting point bagi pak Mahyeldi memulai debutnya sebagai Gubernur Sumbar, tambah Zulnadi.**
