SEMANGAT JAKARTA-Adanya isu pengadaan 5000 senjata menjadi polemik di masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto akan memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, untuk menyelesaikan isu senjata ini.
Pada pertemuan itu, Wiranto juga memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Badan Inteligen Nasional (BIN) pada Senin 2 Oktober 2017 di Komplek Istana Negara Jakarta Pusat, pada Senin 2 Oktober 2017.
Hal ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo meminta agar masalah di kementerian dan lembaga segera diselesaikan di tingkat menko. “Kita akan selesaikan,” katanya.
Direncanakan besok, akan rencanakan rapat. “ya, semua saya undang, BIN, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan. Kemudian dari Pindad, Bea Cukai, dan lainnya,” jelas Wiranto.
Dia mengakui kementerian dan lembaga tidak berkoordinasi soal pengadaan 5.000 pucuk senjata tersebut. Sehingga, isunya menjadi polemik di masyarakat.
“Bukan masalah sebenarnya, hanya perlu kita koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas, dan kita putuskan dalam suatu keputusan yang tidak melanggar UU,” kata Wiranto.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu meminta agar publik tidak lagi memperdebatkan polemik soal pengadaan 5.000 senjata tersebut.
“Kita berusaha menepis, menghindari isu-isu yang enggak perlu, yang menghabiskan energi kita. Isu-isu yang hanya membuat satu sama lain berselisih, kita hindari dari bidang politik, hukum dan keamanan selalu akan kita jelas dengan gambalng ke masyarakat,” pungkas Wiranto.
Dalam kesempatan lain, Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga untuk tidak sembarang membuat pernyataan. Terlebih bila pernyataan tersebut dapat membuat kegaduhan di masyarakat.
“Politik harus kondusif, jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat bingung dan khawatir,” ujar Jokowi di Kompeks Istana Negara Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017).
Dia meminta agar masalah antara kementerian dan lembaga segera diselesaikan di tingkat menteri koordinator. Apabila tidak selesai di tingkat menteri koordinator, maka perlu diselesaikan di tataran Wakil Presiden. “Semua permasalahan antarlembaga dan kementerian, selesaikan secara kondusif. Bahas di tingkat Menko, belum selesai juga ditingkat Wapres. Belum selesai, bisa ke saya,” jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan bahwa 2018 adalah tahun politik. Pada 2018, akan terjadi pileg hingga pilpres. Untuk itu, Jokowi menegaskan jangan sampai ada kontroversi.
“Perlu saya ingatkan 2018 sudah tahun politik. Ada pilkada, ada tahapan pileg, pilpres sudah masuk. Oleh sebab itu, jangan melakukan hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dan kontroversi,” pungkas Jokowi.(Liputan 6.com)
