Selamat Bertugas Pak Simon Dan Bendera Putih Dwi Soetjipto
Oleh: Defiyan Cori
(Ekonom Konstitusi, Research Associate, Beppenas, Alumni FE-UGM dan Bayreuth Universitat, Germany)
Simon Aloysius Mantiri telah ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir sebagai Komisaris Utama (Komut) BUMN PT. Pertamina (Persero) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024. Penetapan itu dilakukan setelah adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2023 yang digelar Kementerian BUMN. Simon sendiri menempati jabatan tersebut setelah ditinggalkan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengundurkan diri dari Pertamina pada 2 Februari lalu dalam rangka berkampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebagaimana halnya dengan mantan Komut Ahok yang merupakan dukungan (endorsement) dari PDIP, begitu juga halnya dengan Simon yang merupakan orang dekat Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Komut baru Pertamina ini tercatat sebagai petinggi struktural Partai Gerindra dengan jabatan wakil sekretaris Dewan Pembina DPP Gerindra. Pada saat Pilpres 2024 lalu, Simon yang berasal dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara ini juga berperan penting dalam kampanye pemenangan capres nomor urut 2 yang menjabat Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming (PS-GRR) Raka.
Selain mengatur urusan keuangan capres dan cawapres PS-GRR, Simon bersama istrinya, Priscilia Waworuntu juga menggagas sejumlah agenda kampanye dan aktif berkampanye langsung di Sulawesi Utara bersama istrinya tersebut. Disamping menjabat Komut Pertamina, Simon juga memiliki perusahaan tambang dan menjabat sebagai Direktur pada korporasi swasta PT Nusantara Energy Indonesia (NEI). Dalam website resmi PT. NEI, perusahaan ini bergerak dalam investasi dengan portofolio mencakup spektrum industri yang luas seperti jasa pertambangan, transportasi laut curah, konstruksi, energi terbarukan, dan pasokan tenaga kerja.
Sekali lagi, posisi jajaran komisaris diberbagai BUMN diisi oleh orang-orang dengan latar belakang kader partai politik dan pengusaha swasta. Tentu saja, publik meragukan independensi, kompetensi dan profesionalisme mereka, meskipun rekam jejaknya terlibat mengurusi bisnis terkait sebagaimana halnya Komut Pertamina yang sekaligus komisaris independen ini. Alasannya, secara faktual kinerja yang ditunjukkan oleh mantan Komut Ahok sangat jelas tidak berhasil mengatasi permasalahan disektor industri migas dan BBM yang dikelola oleh Pertamina. Berbagai kasus kongkalikong atau perdagangan terselubung (insider trading) yang merugikan keuangan Pertamina justru marak terjadi, baik itu terkait urusan pengelolaan harta kekayaan (asset), kebakaran kilang dan depo BBM sampai transaksi perdagangan wanprestasi yang berakhir dimeja arbitrase internasional.
Salah satu contoh kasus mutakhir, adalah kerjasama strategis anak usaha PT. Pertamina Patra Niaga/PPN (sub holding C&T Pertamina), yaitu Pertamina International Marketing Distribution pte ltd (PIMD) dibawah kepemimpinan Direktur Utama (Dirut) Agus Wicaksono terlibat sengketa dagang dengan Phoenix Petroleum Corporation, PIMD dan Udena Corporation (perusahaan Filipina) di Pengadilan Arbitrase Internasional Singapore (Singapore International Arbitration Centre/SIAC). Setelah melewati proses persidangan perkara selama 19 bulan lebih, PIMD akhirnya memenangkan perkara tersebut pada 23 November 2023. Hasilnya, adalah Phoenix Corp dan Udena Corp harus membayar ke Pertamina International Marketing Distribution (PIMD) sebesar US$ 142 juta atau sekitar Rp2,2Triliun. Secara internal, tentu saja, inilah pekerjaan rumah penting bagi Komut Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam mengawal pengembalian piutang dagang PIMD dari Phoenix Petroleum Corporation Filipina.
Secara eksternal, Komut Simon harus menghadapi kenyataan pengelolaan sektor industri migas dan BBM yang berdampak pada kinerja BUMN Pertamina kaitannya dengan lifting migas dan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) akibat impor yang semakin melebar. Disektor hulu pada Oktober 2023, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dikomandani oleh Dwi Soetjipto hanya mencatat capaian realisasi lifting minyak sejumlah 604,3 ribu barel per hari/bph (Barel Oil Per Day/BOPD) atau setara 91,6 persen dari sasaran (target) yang ditetapkan dalam APBN 2023 yang sejumlah 660 ribu bph Sedangkan, hingga Desember 2023, lifting minyak hanya mencapai 605,5 ribu bph (91% dari sasaran lifting APBN) dan meleset juga dari prediksi SKK Migas sejumlah 606,3 ribu bph atau hanya 91,9% dari sasaran APBN.
Terkait kegagalan capaian ini, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengakuinya sambil berapologisasi atas berbagai kejadian insiden kebakaran blok hulu yang mengakibatkan terganggunya capaian lifting migas. Padahal, awal menjabat Kepala SKK Migas (didukung oleh Dewan Energi Nasional/DEN) sangat optimis dengan pencapaian sasaran (target) lifting migas 1 juta bph ditahun 2030. Lalu, apakah akan direvisi lagi sasaran ini atas fakta dari data kinerja yang telah dihasilkan, Pak Dwi Soejipto!? Dwi Soetjipto, bahkan mengungkapkan bahwa dirinya tidak percaya industri hulu migas akan surut (sunset). Walaupun saat ini dunia sedang beralih menuju sumber energi yang lebih bersih termasuk menggunakan energi baru dan energi terbarukan (EBET).
Fakta kinerja itu, ditambahi oleh Dwi Soetjipto dengan menampik ‘bisik-bisik’ dunia yang menilai industri hulu migas akan segera terbenam atau memasuki tahap seperti terbenamnya matahari. Sambil mengutip dunia yang katanya mulai berbisik-bisik bahwa oil and gas is sunset industry dalam Peringatan 22 Tahun Hulu Migas, pada Selasa 16 Juli 2024. “Why people say like that? Because the new energy, renewable energy come. Tetapi itu semua kan hanya bicara energi. Sedangkan oil and gas is not only for energy but also for petrochemicals. So, I do believe that there will be no sunset for the oil and gas industry,”. Are you sure Mr. Dwi Soetjipto and ignoring the factual data you achieved!? Lebih lanjut, Dwi Soetjipto mengungkapkan kontribusi pengelolaan industri hulu migas selama 22 tahun di Indonesia terhadap pendapatan negara yang mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun disatu sisi.
Di sisi yang lain, Dwi juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah tantangan besar dalam menemukan cadangan minyak di dalam negeri saat ini. Hal itu dinilai membuat rencana yang termaktub dalam Long Term Plan (LTP) sulit untuk dijalankan dan meminta tambahan insentif yang lebih besar dalam melakukan penemuan ladang minyak baru untuk memproduksi 1 juta bph. Dengan fakta dan permasalahan yang dihadapi oleh BUMN Pertamina secara periodik dan kenyataan sasaran kinerja lifting migas yang gagal dicapai SKK Migas, maka pekerjaan rumah Komut Pertamina Simon tidak ringan dan saling bertumpuk konflik kepentingan. Apalagi latar belakang bisnis perusahaannya disektor EBET yang mungkin saja akan beririsan dengan kepentingan bisnis intinya (core business) Pertamina yang berada dalam pengawasannya. Untuk itulah, besar harapan publik Pak Komut Simon mampu menyelesaikan permasalahan internal tata kelola korporasi Pertamina yang carut marut ditengah lifting migas yang semakin merosot seolah Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sedang mengangkat bendera putih.
Oleh karena itu, perlu kiranya Pak Komut Simon melakukan langkah sinergis dengan berbagai kalangan pemangku kepentingan (stakeholders) industri migas, termasuk para pengamat energi untuk merumuskan perencanaan kebijakan strategis energi bagi pemerintahan periode 2024-2029 dibawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sebab, misi yang diemban oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto salah satunya adalah menegakkan secara konsisten dan konsekuen Pasal 33 UUD 1945 terkait cabang-cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara dengan mandatnya pada BUMN. Selamat bekerja Komut Simon Aloysius Mantiri semoga BUMN Pertamina semakin MANTIRI alias mantap betul dan mandiri ditangan Bapak!
