Pustaka joang 45 Sumbar, PDRI Konsep Original Bung Hatta
Semanangatnews.com – Pemerintah Darurat Republik Indonesia disingkat PDRI lahir 19 Desember 1948 dan berakhir 13 Juli 1949. Ia berlangsung 204 hari berpangkalan di Bukittinggi dan bergerak mobile di Sumatera Tengah mengendalikan De Facto wilayah NKRI waktu itu Aceh, Sumatera Tengah dan Yogyakarta; dan berhasil mengembalikan De Yure NKRI minus wilayah Papua.
Di dalam negeri PDRI mendapat dukungan total TNI yang bergerilya di sekitar Yogyakarta dibawah komando Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sedang di luar negeri PDRI diwakili oleh Dubes Soedharsono dan diplomat AA Maramis berpangkalan di New Delhi India.
Adalah Overste Daan Yahya seorang Pamen Staff Divisi Siliwangi yang ikut ber evakuasi ke Yogyakarta dari Jawa Barat diminta oleh Bung Hatta selaku Menteri Pertahanan mengkaji lokasi pemindahan ibukota republik bilamana ancaman Jendral Van Mock direalisasikan dan Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Telaah Staff Daan Yahya kepada Menhan intinya adalah bahwa Pangkalan pertahanan dipindahkan ke Bukittinggi Sumatera dengan alasan 1) Wilayahnya strategis 2) Logistik tersedia dan 3) Rakyatnya Cinta Republik.
Setelah beberapa kali ditugaskan sebagai Perwira LO ke Sumatera; Dan Yahya gagal mempersiapkannya, akhirnya PM Bung Hatta memimpin sendiri konsolidasi pemerintahan di calon ibukota Baru itu. Beliau membawa serta para menteri dan perwira militer senior antara lain Mr Syafaruddin Prawiranegara dan Kolonel Hidayat. Hidayat langsung diangkat sebagai Panglima Sumatera menggantikan Mayjen Saparjo Harjowardoyo dan mendampingi Hatta ke Tapanuli dan ke Riau untuk konsolidasi militer.
Letkol Kawilarang diangkat sebagai komandan Militer Sumatera Utara dan Mayor Akil Prawiranegara diangkat untuk Riau. Tuntaslah benteng di Utara dan Timur; Hatta kembali ke Bukittinggi.
Dalam suatu rapat kabinet ketika hendak kembali ke Yogya kepada Syafaruddin selaku menteri paling senior; Hatta berpesan:
Saya akan kembali ke Yogya; *Jej dan Kawan kawan tinggal disini. Manakala Jogya diserang dan pemerintahan jatuh, agar dibentuk pemerintah darurat di sini. Kemungkinan Presiden Soekarno akan ke India dan saya mamerintah dari sini.
Itulah pesan original Bung Hatta selaku Wakil Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada sidang kabinetnya yang terakhir di Bukittinggi sebelum kembali ke Yogya. Kondisi Yogya kaka itu sangat kritis di bawah ancaman Agresi Belanda dan pemberontakan PKI Madiun.
Pagi tanggal 19 Desembar 1948 yang sekarang diperingati sebagai Hari Bela Negara Yogya diserang dan pucuk pimpinan republik ditawan termasuk Bung Hatta. Sebelum gedung agung diduduki masih sempat diselenggarakan sidang paripurna kabinet. Pada sidang itu masih sempat dirumuskan surat penyerahan mandat membentuk Pemerintah Darurat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara di Sumatera ditandatangani Soekarno dan Hatta. Surat lainnya dutujukan kepada Mr Soedharsono dan Mr Maramis di lndia untuk membentuk Exile Government manakala Syafruddin gagal; ditandatangani Hatta dan Agussalim.
Pada sore harinya di Bukittinggi Menteri Syafruddin memimpin rapat pembentukan pemerintah darurat atas insiatif bersama tanpa mandat tertulis karna surat kawat tak pernah sampai. Kemudian diketahui bahwa sender telex Yogya dihancurkan Belanda.
Disini terbukti bahwa Peristiwa 19 Desember 1948 telah diantisipasi oleh Bung Hatta
Padang, 19 Agustus 2019
Dirangkum oleh Datuak Bagindo Kali
sumber Alm Kol. Purn. Jamaris Yunus dan Pustaka Joang 45 Sumbar
