SEMANGATNEWS.COM – Nasrul Abit menawarkan Program Satu Kecamatan Satu Balai Latihan Kerja (BLK) atau Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Program tersebut dinilai akan menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran di Sumatera Barat (Sumbar).
Program BLK/LPK akan ada di kecamatan dan terkoordinasi melalui tim yang telah dibentuk.
Informasi data di dapat bahwa dari 38.000 lulusan perguruan tinggi per tahun hanya 3.000 tertampung oleh pemerintah untuk jadi PNS.
Baca juga: Gempa M 6,0 Guncang Mentawai, Nasrul Abit Mengimbau Rakyat Tetap Waspada
“Sementara sisanya masih mencari peruntungan, ada yang telah mendapat dan ada yang tidak, tapi kali ini kami menawarkan program seperti yang disebutkan sebelumnya,” ujar Nasrul Abit, wakil gubernur yang kini mencalon sebagai gubernur Sumbar.
Program itu menjawab pertanyaan dan permintaan masyarakat. Menampung anak-anak dan generasi muda yang menganggur setelah tamat kuliah.
“Kami sangat berharap sangat apalagi tawaran program tersebut membantu kami sebagai orang tua agar anak-anak dapat mandiri dan mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Amin Dasopang, warga Rambahan Baru, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Pasaman.
Baca juga: Selain Hobi Memancing, Nasrul Abit Punya Kebiasaan Menulis
Katanya, anak-anak yang tamat kuliah masih banyak yang menganggur. Honor di sekolah juga memprihatinkan. Digaji Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan.
“Itu pun dirapel sekali tiga bulan,” akunya.
Nasrul Abit mengakui bahwa pemerintah memang tidak sanggup menampung semua lulusan perguruan tinggi.
Namun, pemerintah hadir dalam bentuk pemantapan sumber daya manusia untuk masuk bursa kerja.
Baca juga: Koperbam Teluk Bayur Semangat Bersama Nasrul Abit
“Untuk itu kami menyediakan BLK/LPK untuk pemantapan skil anak-anak kita agar diterima di perusahaan,’ ungkap Nasrul Abit.
Semoga tamatan perguruan tinggi memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka untuk membangun kampung halaman.
Nasrul Abit berharap lulusan perguruan tinggi bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga di kampung.
“Jangan sampai tamat kuliah menyusahkan orang tua di kampung. Ayo manfaatkan potensi diri. Kembangkan potensi daerah untuk kemajuan kampung halaman,” ajaknya.
Perihal honorer, pihaknya akan memberikan peluang kepada honorer yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dalam tes CPNS.
Baca juga:Kisah Masa Kecil Nasrul Abit: Dulu Bernama Asrul, Berganti saat Masuk Sekolah
Jika tidak lulus CPNS, pihaknya akan menampung mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Langkah ini sejalan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merekrut 1 juta guru honorer menjadi PNS melalui PPPK.
“Kalau mereka juga tidak terakomodir di PPPK, kami akan berikan gaji UMR atau UMP dan asuransi.
Bagi honorer yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, kami akan kerja sama dengan bupati/walikota,” tutup wakil gubenur Sumbar yang sedang cuti Pilgub 2020. (zar)
