SEMANGATNEWS.COM, KABUPATEN SOLOK – Pemerintah Kabupaten Solok dan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin, (27/2/2023) di Arosuka.
Mendagri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian mengatakan Inflasi Indonesia per Juli 2022 adalah 4,94 persen (year on year).
“Inflasi secara nasional 5,51 persen.Target Inflasi Indonesia adalah 3 persen, kuncinya kerjasama seperti mengatasi Covid-19 ,” katanya.
Ia menambahkan Inflasi Indonesia cukup baik dibandingkan Uni Eropa 8,9 persen, Amerika Serikat di 8,5 persen, dan Inflasi Turki 9 persen.
” Supaya inflasi Indonesia terkendali, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran untuk bekerja sama. Presiden yakin Pemerintah mampu mengendalikan inflasi. Bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
Tito juga menyampaikan ada tiga upaya konkret pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah. Pertama adalah melaksanakan operasi pasar murah, kedua, Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. dan ketiga, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
Tito berharap Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar dan Kabupaten Solok menurunkan angka inflasi, sehingga bisa berada bawah angka nasional.
“ Untuk itu Saya ingin Bupati, Wali kota, Gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan TPIP. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi.” pinta Tito.
Kemudian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Solok Asisten II Deni Prihatni, ST, MT melanjutkan Rakor Pengendalian Inflasi.
Dalam kesempatan itu peserta rapat menyampaikan berbagai usulan, saran dan gerakan guna mengendalikan Inflasi di Kabupaten Solok diantaranya
– Dishub akan memonitoring potensi inflasi di kabupaten solok
– Kominfo siap untuk mempublikasikan segala bentuk informasi tentang perkembangan inflasi di Kabupaten Solok
sementara itu Deni Prihatni menyampaikan semua usulan itu harus segera dilakukan guna menekan angka Inflasi dikabupaten solok. Ia berharap agar stake holder terkait seperti forkopimda, instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah l dapat segera berkonsolidasi pula untuk merealisasikan program terkait guna mengendalikan Inflasi di Kabupaten Solok.
