Pemerintah Tidak Intervensi Kebebasan Pers di Indonesia

SEMANGAT JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi kebebasan pers di Indonesia. Namun, Menkominfo menjelaskan, kebebasan tersebut harus terlaksana dengan diiringi tanggung jawab menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rangkaian acara Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 atau World Press Freedom Day 2017 dilaksanakan di Jakarta, Indonesia, mulai tanggal 1 hingga 4 Mei 2017. Ada banyak topik pembicaraan yang dibahas dalam berbagai diskusi panel yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center pada hari ini, Senin (01/05/17).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun menyempatkan diri untuk melihat persiapan dan serangkaian side events di JCC hari ini. Kepada wartawan, Menkominfo menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi kebebasan pers di Indonesia. Namun, Menkominfo menjelaskan, kebebasan tersebut harus terlaksana dengan diiringi tanggung jawab menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Memang di Indonesia ini, kan media boleh dikatakan bebas, tapi harus ada tanggung jawab. Kita lihat di televisi terutama, yang menjadi katakanlah motor, beserta media cetak tentunya, media mainstream pada umumnya yang menjadi motor bagaimana mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tapi pemerintah juga tidak mengintervensi. Tapi pemerintah menegaskan, bukan berarti (dengan kebebasan pers) harus suka-suka. Pertanggung jawaban itu harus ada.” Ujar Rudi.

Menkominfo Rudiantara juga menyampaikan bahwa dunia internasional perlu mengetahui bahwa kebebasan pers di Indonesia terjadi dan tercermin dalam UU Nomor 40 tahun 1999.

“Kita akan tunjukan kepada dunia internasional bahwa media di Indonesia ini bebas tapi ada tanggung kawabnya, itu reflekasinya ada UU 40 yang mengatur pers di Indonesia,” Jelasnya.

World Press Freedom Day 2017 selain mengangkat isu tentang kebebasan pers juga membahas mengenai maraknya berita hoax dan bagaimana cara memeranginya. Selain itu, salah satu topik menarik yang juga diangkat yaitu mengenai kebebasan pers di era media konvergensi. (sumber RRI)