PADANG PANJANG, SEMANGATNEWS.COM – Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Padang Panjang sebagai kota smart.
Percepatan dan perluasan digitalisasi dengan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard. (QRIS) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berbagai transaksi.
Hal ini mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Jumat (9/8/2024) di Hall Lantai III Balai Kota.
Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si menyampaikan, sejak 2017 Padang Panjang menjadi daerah tercepat dalam implementasi digitalisasi 100%.
“Keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperluas digitalisasi. Kita akui, potensi kita belum termaksimalkan. Untuk itu, perlu adanya percepatan dan perluasan digitalisasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Sonny Budaya Putra menambahkan Pihaknya berharap kepada OPD untuk proaktif melakukan langkah konkret terkait percepatan dan perluasan digitalisasi tersebut
“Mari kita dukung bersama gerakan ini agar semakin masif dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari,” harapnya.
Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Dandy Indarto Seno mengungkapkan, Padang Panjang berhasil meraih peringkat 1 indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester 1-2023 dengan skor 98,5 di Sumatera Barat.
“Meskipun volume transaksi QRIS pada triwulan II-2024 mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu 144.051 transaksi dengan nilai lebih dari Rp21,7 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Padang Panjang semakin akrab dengan transaksi digital,” ucapnya
Sebelumnya, Pj Sekdako, Dr, Winarno, M.E sebagai Ketua TP2DD menyebutkan, Pemko telah melakukan berbagai upaya digitalisasi, seperti elektronifikasi belanja dan pendapatan daerah.
“Termasuk pajak PBB-P2. Sejak 2017, kita juga telah menerapkan sistem cashless untuk belanja daerah. Ini semua bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi dan kualitas pelayanan publik di Padang Panjang,” katanya. (eti)
