SEMANGAT SUMBAR – Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk ke dalam 80 kabupaten tertinggal di Indonesia yang diprioritaskan penanganannya di tahun 2018. Percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai agar keluar dari status tertinggal terus dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama kabupaten melalui dukungan pemerintah pusat .
Hal ini terlihat dari pertemuan kunjungan spesifik yang dilakukan komisi XI DPR RI bersama shakholder terkait, Selasa(22/8) di Bank Indonesia cabang Sumatera Barat.
“Setelah ada bebarapa kali petemuan yang kami lakukan di provinsi dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) untuk mendorong percepatan pembangunan Mentawai, harapan kami dengan kunjungan Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat membantu langkah dalam percepatan pembangunan Mentawai,” sebut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga mengatakan, dalam percepatan pembangunan Kabupaten Mentawai, Pemprov Sumbar juga telah beberapa kali melakukan kunjungan langsung ke Mentawai bersama SKPD terkait. Selain itu, Pemprov Sumbar juga telah melakukan rapat koordinasi terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal di Sumbar, salah satunya dengan Pemkab Mentawai.
Menurutnya, hasil kunjungan yang dilakukan ke Mentawai telah dilaporkan dengan beberapa buah buku yang diberikan kepada DPR RI. Ia berharap, laporan tersebut dapat membantu DPR dalam mempercepat perhatian dari pusat untuk memajukan Mentawai.
“Kami berharap tahun 2018 komitmen percepatan pembangunan Mentawai ini dapat terealisasi. Untuk yang pertama yang harus diselesaikan itu yakninya menyiapkan infrastruktur, dengan menyelesaikan penuntasan pembangunan Trans Mentawai. Kemudian dilanjutkan dengan percepatan pembangunan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, itu sepertinya yang penting dituntaskan terlebih dahulu,” jelasnya.
Nasrul Abit juga menyampaikan ada beberapa tahap dalam percepatan pembangunan Kepulauan Mentawai, tahap pertama pembanguna Trans Mentawai Jalan sepanjang 360 km yang juga di sambungkan dengan pembangunan pelabuhan antar pulau. Tahap kedua pengembangan jaringan listrik yang saat ini masih belum merata, juga pembanguna jaringan telekomunikasi dan pengadaan air besih.
“ Persoalan air bersih saat ini di kepulauan Mentawai masih sulit ditemukan sumber air bersih. Kita prihatin tahu masyarakat mentawai itu berwajah manis, kulit putih namun di usia masih muda belia gigi mereka banyak yang rusak, kenapa ? karena masyarakat Mentawai masih banyak mengkonsumsi air hujan,” cerita Nasrul Abit.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyebutkan penyebab ketertinggalan Kabupaten Mentawai perlu diselesaikan dengan bantuan semua pihak. Untuk itu, Ketua rombongan kunjungan spesifik Komisi XI ke Sumbar tersebut mengajak seluruh shakholder, lembaga dan kementerian terkait untuk memikirkan percepatan pembangunan Kepulauan Mentawai.
“Kata kunci Mentawai adalah insfrastruktur, dan untuk menyelesaikan Trans Mentawai membutuh dana 3,8 triliun. Jika itu dapat terelaisasi tentunya dapat berdampak terhadap kemajuan yang siginifikan di Mentawai. Kami akan memperjuangkan ini, apalagi sekaran semua shakholder hadir langsung ke Sumbar,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Komisi XI DPR RI akan memperjuangkan agar Mentawai terlepas dari daerah tertinggal. Jika telah menjadi daerah modern, tentunya tidak boleh meninggalkan ciri khas daerah. Sebab itu yang membedakan Mentawai dengan daerah lain.
Di tempat yang sama, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet menyambut baik dukungan percepatan pembangunan Mentawai ini. Baik yang dilakukan pihak pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga terkait.
Menurutnya pembangunan infrastuktur jalan Trans Mentawai perlu segera dilesaikan. Dengan bantuan anggaran yang dikucurkan pusat, ia berharap dapat membantu percepatan pembangunan Trans Mentawai dapat segera tuntas.
“Namun untuk mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal tidak hanya persoalan infrastruktur, tapi juga butuh penanganan sector lainnya. Sebab banyak factor yang saling berkaitan yang menjadi penyebab suatu daerah menjadi tertinggal,” jelasnya.
Ia menambahkan, penuntasan persoalan lain juga perlu diselesaikan bersamaan. Selain menyiapkan infrastruktur jalan juga perlu intervensi dilakukan dalam menyelesaikan masalah sosial yang menyebabkan kemiskinan. Diantaranya persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, lingkungan dan ekonomi.
“Menangangi daerah tertinggal, tidak bisa sektoral dilakukan, tapi menanganinya harus totalitas. Jika ingin membantu Mentawai agar terlepas dari daerah tertinggal maka perlu mendapatkan penanganan khusus diberikan,” ujarnya.
