SEMANGAT JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan kebijakan lima hari sekolah dalam seminggu akan diterapkan mulai tahun ajaran baru 2017-2018. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penerapan Program Penguatan Pendidikan Karakter (P3), sehingga nantinya akan ada perubahan pengorganisasian pembelajaran.
Menanggapi hal itu, Pakar Pendidikan, Prof. Arief Rachman menilai wacana kebijakan tersebut tidak serta merta menjadi suatu ketetapan yang pasti di seluruh daerah. Arief Rachman yang juga guru besar Universitas Negeri Jakarta ini menyarankan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pemerintah disarankan melakukan uji coba di sejumlah daerah.
“Segala sesuatu kalau dalam pendidikan jangan terus langsung dikerjakan, diuji cobakan dulu. Saya ambil contoh terutama daerah-daerah yang masih memerlukan tenaga anak-anak untuk membantu orang tuanya, ya agak susah. Tapi kalau di kota-kota besar mungkin tidak terlalu bermasalah. Gelombang kegiatan pendidikan anak-anak sebaiknya disesuaikan dengan program gelombang pekerjaan orang tua,”ujar Arief, Sabtu (13/5/2017).
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan ada perubahan pengorganisasian pembelajaran jika kebijakan lima hari masuk sekolah untuk jenjang SD dan SMP diberlakukan. Antara lain guru wajib berada di sekolah 8 jam, Sabtu dan Minggu akan diliburkan untuk hari keluarga dan hari wisata keluarga.
Selanjutnya, guru yang sudah mendapat tunjangan profesi dengan syarat memenuhi jam mengajar tatap muka 24 jam per minggu, tidak diperbolehkan memenuhi target syarat jam mengajarnya ke sekolah lain. Artinya, cukup diisi di sekolah tempat mengajar tetapnya masing-masing. Saat ini, peraturan pendukungnya pun sudah dipersiapkan, mulai Peraturan Menteri maupun Keputusan Presiden.
