Semangatnews, Padang – Menjadi suatu keharusan setiap daerah untuk memiliki mitigasi bencana, dan Sumatera Barat merupakan daerah supermaket bencana, seperti letusan gunung merapi, gempa dan tsunami, angin topan, longsor dan banjir.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat dalam acara rapat koordinasi ini yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumbar, tentang mitigasi bencana dan penanganan bencana gempa dan tsunami di daerah Provinsi Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran, Kamis (24/1/2019).
Gubernur lebih lanjut sampaikan Sosialisasi tentang mitigasi bencana, khususnya gempa dan tsunami untuk daerah-daerah pesisir harus terus kita lakukan, agar masyarakat paham dan mengerti, serta tidak panik ketika terjadi guncangan dan peringatan tsunami datang.
Ancaman terbesar bencana di Sumbar adalah gempa dan tsunami yang dikhawatirkan dapat merenggut banyak korban jiwa, terutama masyarakat yang berada di pinggir pantai. Selain itu ada bencana gunung berapi, angin puting beliung, tanah bergerak, longsor dan banjir juga mengintai.
“Oleh karena itu saya berharap berikan pengetahuan kepada masyarakat agar ketakutan bisa berkurang, dan tahu bagaimana cara menghadapi apabila ada bencana gempa dan tsunami,” kata gubernur.
Irwan mengapresiasi dan berharap pada rapat koordinasi ini bisa menghasilkan suatu keputusan dalam penanganan bencana, bagaimana mengurangi resiko serta membentuk strategi mencegah jatuhnya korban jiwa, apalagi rapat ini dihadiri para pakar serta ahli gempa dan tsunami dari pusat.
Saat ini kesiapan pemerintah sudah memasang alarm dari BMKG tersebar di enam kabupaten dan kota yang berada di pesisir barat Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Pasaman Barat.
Sementara kesiapan dari non fisik sudah tersosialisasikan kepada masyarakat, seperti di sekolah-sekolah, perkantoran dan masyarakat daerahnya yang terkena zona merah, sudah tersampaikan informasi, ini terus berjalan sampai saat ini, serta masyarakat rutin diberi asupan simulasi.
“Sementara untuk bangunan pisik kita memang belum mencukupi, seperti shelter tsunami, pembangunan shelter ini membutuhkan dana yang banyak, kita masih butuh bantuan dari pusat,” jelas gubernur.
Sementara itu Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi mengutarakan kejadian gempa dan tsunami tahun 2009 dan 2010 di Mentawai yang lalu bisa menjadi pelajaran bagi kita, tidak saja korban karena tsunami tetapi banyak juga korban tertimpa bangunan.
“Makanya kedepan akan diusulkan bagaimana pembangunan juga mempertimbangkan analisis resiko bencana. Potensi terjadinya gempa tsunami bisa dipicu oleh gempa vulkanik atau gunung meletus, pengeseran lempengan bawah laut dan lainnya, untuk itu perlu alat deteksi dini gempa Earthquake early warning system yang akan dipasangkan dibeberapa titik di Pulau Mentawai,” tambah Dody Ruswandi.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, 8 kepala daerah dan utusan pesisir pantai, Forkopimda, dan kepala OPD provinsi Sumbar.
