SEMANGAT SUMBAR – Dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016 yang dilakukan Kementerian PANRB, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
madih berpredikat BB. Meskipun belum dapat naik ke peringkat A, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, Provinsi Sumatera Barat cukup maju dibandingkan dengan provinsi lainnya.
“Namun demikian, penilaian yang cukup baik tersebut harus terus dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan, sehingga semakin hari semakin menjadi baik,” ujar Asman saat beraudiensi dengan Gubernur dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Padang Pariaman, Jum’at (28/04/2017).
Menteri PANRB Asman Abnur mengharapkan Gubernur, Bupati/ Walikota di Sumbar mewujudkan sasaran reformasi birokrasi di daerah yang dipimpinnya. Ada tiga sasaran reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan berkualitas.
Dijelaskan, ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan antara lain, mengingatkan kembali atas sumpah yang diucapkan pada saat pelantikan yang mengandung makna tanggung jawab yang mendalam. “Diperlukan sikap kenegarawanan untuk menjalankan sumpah tersebut, integritas, dan sikap mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” imbuh Asman.
Selain itu, pemerintah daerah harus mulai memfokuskan pembangunan agar selalu berorientasi hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. “Segala sumber daya harus digunakan secara efektif dan efisien untuk kegiatan-kegiatan atau program-program yang memberikan dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Money follow program,” tegas pria kelahiran Padang Pariaman, 2 Februari 1961 ini.
Lebih dari itu, Menteri mengingatkan agar Pemda menggunakan anggaran secara bijak, efektif, dan efisien, yang salah satunya dilakukan dengan menjaga agar anggaran belanja pegawai tidak lebih besar daripada belanja publik. Rekomendasi lainnya, Pemda diminta menjalankan secara konsisten manajemen ASN dengan sistem Merit, yakni menjalankan proses rekruitmen, mutasi, dan promosi atau demosi dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Bukan kolusi, korupsi dan nepotisme,” tegasnya.
ASN, lanjut Menteri, menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga profesionalisme ASN harus ditingkatkan, karena kemajuan pemerintah daerah sangat tergantung pada profesionalisme ASN.
Secara umum, ASN yang ada saat ini masih didominasi oleh tenaga-tenaga administratif. Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi melalui redistribusi, peningkatan kompetensi, prioritasi rekruitmen, dan pengkaderan. Untuk membangun profesionalisme, kedisiplinan, dan pegawai yang berorientasi kinerja, maka perlu dikembangkan manajemen kinerja dalam sistem manajemen SDM ASN, terutama PNS.
“Dengan penerapan manajemen kinerja, maka setiap ASN harus memiliki kontribusi yang jelas terhadap keberhasilan atau kinerja unit kerja,” tambah Menteri.
Untuk itu, Pemprov Sumbar diminta segera menerapkan sistem manajemen SDM yang memberikan penghargaan yang adil kepada ASN yang berkinerja, dan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran administratif, penyimpangan, dan perilaku negatif, sehingga merugikan negara.
Menteri juga minta Pemprov Sumbar untuk memotong berbagai hambatan birokrasi dan regulasi melalui debirokratisasi dan deregulasi. Pimpinan dan jajaran ASN harus melakukan perubahan-perubahan yang terkait dengan pengaturan-pengaturan atau kebijakan pelayanan untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, terutama pelayanan perizinan dengan tujuan meningkatkan minat investasi di daerah.
Pemprov juga harus memberikan penguatan terhadap Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat SDM yang berada di lingkungan APIP, membangun sistem pengawasan independen, mampu memberikan deteksi dini terhadap risiko-risiko kemungkingan penyimpangan yang terjadi, serta mengoordinasikan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan, pengelolaan pengaduan, dan penjaminan pengelolaan keuangan daerah.
Menteri juga minta Pemprov Sumbar mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dituntut untuk menggunakan instrumen-instrumen teknologi untuk mempercepat proses pelayanan. ASN juga dituntut untuk terus-menerus memperbaiki manajemen pelayanan publik agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. “Kita harus mengubah cara kita melayani masyarakat. Harus lebih berkinerja, bekerja sama, bersinergi, dan berkoordinasi untuk mewujudkan target-target pembangunan,” lanjut Asman.
Secara terpisah, Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit menyambut baik kunjungan Menteri Asman ke sejumlah daerah di Sumbar. Menurutnya, kunjungan tersebut bisa dimanfaatkan oleh para Bupati dan walikota beserta pimpinan daerah dan pegawai ASN untuk menyatukan pemahaman terkait kebijakan pemerintah pusat.
“Kunjungan Pak Asman ke Sumbar ini sangat positif untuk memberi motivasi Pemda agar lebih serius dalam melaksanakan reformasi birokrasi,” ujarnya
Wagub juga mengungkapkan adanya sejumlah persoalan yang dihadapi Pemprov Sumbar belakangan ini. Salah satunya, terkait pengalihan wewenang terhadap guru SMA dan SMK, pegawai Perhubungan, ESDM dari kabupaten/kora ke provinsi. Pasalnya, jumlah pegawai provinsi sekarang membengkak, dari semula 12 ribu menjadi 30 ribu.
Masalahnya, peralihan itu tidak dibarengi dengan tambahan anggaran untuk gaji. “Dari anggaran untuk gaji yang dibutuhkan sekitar 1,4 triliun rupiah, kami harus menambah 700 miliar. Akibatnya, pendapatan asli daerah tersedot untuk membayar gaji pegawai, sehingga porsi untuk pembangunan infrastruktur pun berkurang,” ujarnya. (rel)
