Oleh: Alvian Feoh SPT.ME, Sekretaris BAGUNA PUSAT PDI PERJUANGAN 2015, Staff Ahli Fraksi PDIP Perjuangan MPR RI
Penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menunjukan peningkatan, lebih sistematis manajerial pengelolahannya. Sebagai contoh Yogya, Aceh, dan berbagai wilayah yang terkena bencana. Namun yang menjadi catatan kecil adalah soal mitigasi yang belum berjalan secara maksimal, kita hanya sibuk ketika terjadi bencana.
Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul. Alhasil dengan adanya berbagai langkah dalam mitigasi diharapkan akan meningkatkan kultur masyarakat untuk siap hidup dalam negeri bencana. Ironisnya tradisi serta kultur ini belum tumbuh di dalam masyarakat. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam memberikan berbagai pengetahuan seputar bencana.
Lihatlah Jepang, penduduknya telah tumbuh kesadaran dan kultur masyarakat yang selalu siap siaga terhadap bencana. Masing-masing telah menyiapkan tas atau ransel yang diisi makanan yang diperlukan untuk dapat bertahan hidup selama 5 hari. Tak hanya itu, pemerintah Jepang menerbitkan UU Penanggulangan Bencana dan memberikan memberikan mandat kepada Perdana Menteri sebagai Kepala Penanggulangan Bencana Pusat/ Central Disaster Management Council (CDMC) dan mengkoordinir seluruh menteri terkait, termasuk Menteri Penanggulangan Bencana, beserta para pakar yang relevan.
CDMC ini membuat panduan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang berfokus pada pengurangan risiko bencana untuk kepentingan secara nasional. Panduan ini diadopsi daerah dalam pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang memuat juga panduan sistem yang terintegrasi yang dievaluasi dan direvisi secara periodik.
Dengan sistem itu, maka dari tingkat nasional sampai daerah, semua panduan akan memakai istilah yang sama, prosedur dan mekanisme yang sama, sehingga akan memudahkan koordinasi baik sebelum terjadi bencana ataupun setelah terjadi bencana.
Keseriusan Jepang juga terlihat dari Rencana Pembangunan Nasional Jepang yang benar-benar mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam mencapai visi nasional “Menjadikan Jepang sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk hidup”.
Hadirnya BNPB memang sangat membantu dalam menekan ego sektoral. Kalau sebelumnya setiap terjadi bencana bergerak secara masing–masing tanpa ada kordinasi yang jelas dan terencana, saat ini pembagian tugasnya jelas. TNI hanya bergerak membantu para korban, Kemsos hanya membagi-bagi logistik makanan, sedangkan PMI lebih pada penganan kesehatan.
Saat ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang bisa bertambah tergantung dengan perencanaan yang rasional yang diajukan, asalkan output dan input nya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Di lain pihak, penanggulangan bencana Gunung Sinabung, pemerintah bukan lamban dalam berkerja sehingga terkesan telah terjadi penelantaran. Penanganan sudah memenuhi standar, relokasi sudah disiapkan, tapi budaya penduduknya yang mempunyai keterikatan dengan tempat tinggalnya serta budaya penghormatan terhadap para leluhurnya menghambat relokasi. (cmk)
