SEMANGAT SUMBAR – Pemerintahan itu tegak lurus dan satu dari Presiden sampai ke RW/RT. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah mesti juga melaksanakan program nasional serta program spesifik daerah sesuai janji-janji politik. Dan yang berat itu Bupati /Walikota mesti melaksanakan program nasional, provinsi pogram Gubernur dan Program daerah sesuai janji-janji politiknya.
Hal ini disampaikan Mendagri Cahyo Kumolo pada Temu Ramah dengan Gubernur, Ketua DPRD, Forkopimda, Bupati/Walikota, Kepala OPD, Camat dan lurah se Kota Padang, di Auditorium Gubernuran, Selasa malam (26/9/2017).
Mendagri Cahyo Kumolo lebih jauh menjelaskan, arahan Presiden Joko Widodo tegas menyampaikan, “ membangun system tata kelola hubungan pemerintah pusat dan daerah yanglebih efektif, taat kepada hukum dan mempercepat reformasi birokrasi dalam rangka penguatan otonomi daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat “.
Jadikan pemerintah daerah itu satu, dalam kesemua lembaga pemerintahan yang ada, DPRD, Lembaga Vertical, Perguruan Tinggi, OPD, lembaga Adat dan Budaya serta lintas agama. Karena membangun daerah itu secara bersama-sama dengan seluruh potensi daerah yang ada, jangan terpecah belah mesti satu pikiran demokratis yang maju, tanpa kehilangan adat dan budaya. Akar adat dan budaya daerah jangan sampai hilang, karena itu jatidiri masyarakat kita yang mesti dipelihara sebagai perekat kebangsaan dan nasionalisme, tegasnya.
Cahyo Kumolo juga menyampaikan, pemerintah daerah mesti menyampaikan setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah kepada masyarakat, sebagai komunikasi publik pemerintah daerah. Semua ini merupakan narasi tunggal pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dalam menjaga pelaksanaan pembangunan serta bingkai persatuan dan kesatuan bangsa.
Saat ini dari realitas produktifitas 800 ribu pemberitaan media yang ada , 200 ribu pemberitaan pembangunan dan 600 ribu lebih didominasi pemberitaan Hoax. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama pemerintah daerah lebih kreatif lagi dalam menangkal dan lebih meningkatkan produktifitas pemberitaan pembangunan daerah yang lebih banyak lagi dalam melurusakan, mengklarifikasi serta menekan jumlah pemberitaan hoax dan lebih memperbanyak pemberitaan pembangunan daerah untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah dan nasional, himbaunya.
Mendagri juga mengingatkan tentang kondisi tahun 2018 yang mulai memasuki tahun politik, ada 171 daerah yang pilkada serentak. Kemudian pada bulan Agustus 2018 telah ditetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh masing-masing partai.
Menyikapi kondisi ini, kita pemerintah mesti mampu menjaga stabilitas pembangunan, politik dan keamanan daerah. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang efektif dan efesien, menjaga pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan pembangunan dan memperdekat kesenjangan wilayah serta percepatan pembangunan daerah dalam mengantipasi hal-hal negative dari perkembangan global era digital, Kita mesti siap dan masyarakat kita mesti cerdas memahami situasi yang berkembang, jangan terbawa-terbawa pada isu-isu yang tidak jelas, pintanya
