Oleh: Defiyan Cori
Ekonom Konstitusi
SEMANGATNEWS.COM – Dalam sebuah percakapan bersama kolega yang membahas soal penempatan seseorang disebuah organisasi (job placement) tiba’tiba muncul istilah “siapa cantolan atau gantungan anda” agar bisa masuk? Tentu saja, pertanyaan ini aneh secara teori organisasi dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang diajarkan berbagai kampus Perguruan Tinggi (PT). Sebab, selama ini ilmu pengetahuan terkait penempatan personalia pada suatu organisasi umunnya selalu mendasarkan pada aspek kualifikasi dan kompetensi pribadi (personal). Dengan demikian diharapkan seseorang yang ditempatkan pada suatu posisi tertentu dalam sebuah organisasi dinyatakan telah memiliki kapasitas (kemampuan) dan kapabilitas (kecakapan/keahlian).
Lalu apa hubungannya dengan “cantolan” dan “tali gantungan” yang dimaksud salah seorang kolega itu? Apakah “cantolan” dan “tali gantungan” itu berasosiasi dengan suatu jaminan (garansi) dari seseorang atau sekelompok orang? Bagaimanakah manfaat dan dampak dari jaminan personalia itu kaitannya dengan akomodasi struktur organisasi dan manajemen suatu kabinet dan BUMN? Tulisan ini mencoba menganalisa secara ringkas fenomena perilaku organisasi dan manajemen yang berkembang dalam kabinet dan BUMN pemerintahan Republik Indonesia pasca reformasi tahun 1998.
Kesamaan Kepentingan dan Tujuan
Presiden ke-8 Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dilantik dan diambil sumpah jabatannya dihadapan Sidang Paripurna Majelis Permusyaratan Rakyat (SP-MPR) pada 20.Oktober 2024. Dan, sehari setelah itu (21 Oktober 2024) kemudian melantik para Menterinya berjumlah 48 orang, Wakil Menteri (Wamen) dan setingkatnya 56 orang serta pejabat setingkat Menteri sejumlah 5 orang. Total jajaran pembantu Presiden RI berjumlah 109 orang (diluar badan dan staf ahli/utusan khusus), sebuah organisasi yang tak hanya gemuk tapi super gemuk. Pertanyaannya, selain pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden RI, namun secara rasional atau akal sehat apakah organisasinya mampu bekerja efektif dan efisien?
Menurut banyak ahli organisasi, salah seorang diantaranya Stephen P. Robbins yang dimaksud Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasi dan bekerja terus menerus untuk mencapai tujuan bersama. Stephen P. Robbins juga menyatakan, bahwa desain organisasi mengakui adanya kebutuhan untuk mengkoondinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal sedangkan struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan mendukung pencapaian tujuannya. Atas dasar inilah, maka sebuah organisasi kabinet yang dinamakan Merah Putih dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai visi-misi Asta Citanya.
Sebelum para pembantu Presiden RI melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka ada dua (2) kegiatan pembekalan (up grading) yang telah diberikan dalam rangka kesatupaduan (team work) untuk mencapai kepentingan tujuan bersama tersebut. Yaitu, sebelum pelantikan pada 16-17 Oktober pembekalang di Hambalang mendatangkan narasumber asing seperti Riaz Shah, Michael Housman, Maryam Hussain dan Richard Abbey. Pada pembekalan hambalang ini para Menteri dan Wamen diberikan pengetahuan kognitif dengan tema pemerintahan yang bersih dan antikorupsi, geopolitik, geostrategis, serta strategi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembekalan kedua pasca para Menteri dan Wamen dilantik pada 24-27 Oktober 2024 di Magelang lebih menekankan pada soal stamina dan kedisiplinan.
Sejauhmanakah efektifitas organisasi kabinet Presiden RI yang telah diberikan pembekalan yang berkualitas itu atas kesatupaduannya mencapai tujuan Asta Cita bersama? Waktu yang akan membuktikannya kelak, apalagi pada saat pelantikannya di SP MPR Presiden RI telah menekankan dua (2) hal penting bagi para pembantunya, yaitu tidak ada toleransi bagi korupsi dan bekerja untuk rakyat bukan kerabat. Hal mana pernyataan tersebut diulangi lagi saat pembekalan di Magelang yang penuh dengan budaya egaliter bahwa para Menteri dan Wamen bukan bekerja untuk Prabowo Subianto tapi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mungkinkah dengan portofolio kabinet yang personalianya sebagian besar berasal dari para Ketua Umum partai politik (Ketum Parpol) atau terkait dengan elite parpol akan tercipta komitmen Presiden RI tersebut?
Tentu publik akan menunggu pembuktiannya melalui berbagai fakta kinerja para Menteri dan Wamen bekerjasama memenuhi komitmen pemerintahan yang bersih anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mencapai tujuan Asta Cita. Meskipun, publik meragukan komitmen tersebut akan tercapai berdasar rekam jejak personalia kabinet yang juga sebagian besar berasal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, publik patut mengapresiasi langkah yang akan diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan evaluasi terhadap para pembantunya jika tidak memenuhi komitmen dan loyalitas tunggal (monoloyalitas) serta kesatupaduan dalam mencapai tujuan bersama, Asta Cita. Tidak jauh berbeda dengan apa yang harus diterapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membentuk struktur organisasi dan penempatan personalia jajaran direksi dan komisarisnya.
Benarkah para Menteri dan Wamen serta para Dewan Direksi dan Komisaris yang menempati pos Kementerian, Badan dan Lembaga negara itu tidak bekerja demi kepentingan parpol dan kerabat mereka? Kesatupaduan (team work) dan loyalitas para Menteri dan Wamen akan diuji dan dicermati oleh masyarakat luas, khususnya konsistensi penerapan ideologi Pancasila dan pengembangan entitas Koperasi dan BUMN sesuai perintah Pasal 33 UUD 1945. Dan seperti apakah evaluasi kinerja yang akan diterapkan Presiden RI, akankah mereshuffle kabinet Merah Putih yang super gemuk itu? Kita tunggu gebrakan Presiden RI Prabowo Subianto 1-3 bulan ke depan!
