Jabatan Perdana Menteri Malaysia bukan sebuah posisi yang bisa diwariskan
Semangatnews, Putra Jaya- Pasca mundurnya PM Mahathir Muhammad riak politik di negeri semenanjung Malaysia itu agak memanas. Tarik menarik siapa pengganti Mahathir bekum ada kesepakatan.
Namun Parlemen Malaysia mendorong rakyat untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Datuk Seri Anwar Ibrahim (DSAI) menjadi Perdana Menteri, menggantikan Mahatir Mohammad yang mengundurkan diri pada Senin 24 Februari 2020.
Direktur komunikasi Partai Amanah Negara (PAN), Khalid bin Abdul Samad berpendapat bahwa jabatan Perdana Menteri Malaysia bukan sebuah posisi yang bisa diwariskan melainkan harus ada dukungan dari parlemen.
Khalid berharap agar Semoga Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) memenuhi janjinya bahwa Tun Mahatir sebagai perdana menteri ketujuh dan DSAI sebagai perdana menteri ke-8.
Demikian disampaikan Direktur komunikasi Partai Amanah Negara (PAN), Khalid bin Abdul Samad dalam pernyataan terbarunya sebagaiman dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Star, Rabu 26 Februari 2020.
“Berikan Datuk Sri Anwar Ibrahim kesempatan untuk membuktikan bahwa dia memiliki dukungan untuk menjadi perdana menteri kedelapan. Ini adalah pos yang tidak boleh diturunkan atau diwariskan begitu saja, itu harus mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen,” kata Salam.
Khalid menyampaikan setelah pertemuan dewan presiden Pakatan Harapan pada Selasa 25 Februari malam, Pakatan masih memiliki jumlah anggota parlemen yang cukup untuk membentuk pemerintah.
Ini terlepas dari hilangnya 26 anggota parlemen dari PPBM dan 11 dari wakil presiden PKR, Datuk Seri Azmin Ali.
Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Khalid mengisyaratkan bahwa kondisi itu bukan mayoritas dua pertiga, tetapi cukup untuk mayoritas sederhana di parlemen.
“Mayoritas ketiga adalah masa lalu,” katanya.
Khalid menyebut Raja telah setuju untuk mewawancarai 132 dari 222 anggota parlemen yang tersisa, mulai pukul 10:00 Rabu 26 Februari 2020 untuk menemukan solusi terbaik untuk keadaan ketidakpastian politik negara saat ini.
Pada hari Selasa 25 Februari 2020, Yang Mulia Tengku Abdullah telah menyetujui untuk melakukan wawancara satu-ke-satu dari 90 anggota parlemen.
Langkah ini bertujuan secara pribadi mendengarkan pandangan mereka dan untuk memastikan siapa yang mayoritas mendapatkan dukungan di Parlemen untuk memungkinkan pembentukan pemerintahan baru.
Ini terjadi menyusul pengunduran diri Dr Mahathir yang mengejutkan sebagai perdana menteri dan ketua Bersatu pada hari Senin 24 Februari 2020.
Mahathir Mohamad kembali berkantor di Kantor Perdana Menteri Putrajaya, Selasa 25 Februari 2020, sehubungan penunjukan dirinya sebagai perdana menteri sementara oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia atau Raja Malaysia.(smngtnews/pr)
