SEMANGAT SUMBAR – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Tito Karnavian Sutan Rajo Paga Alam mengatakan, bahwa kenaikan status Polda Sumbar dari tipe B ke tipe A tidak hanya sebagai ajang promosi perbaikan struktur organisasi. Namun, ini sebagai ajang untuk peningkatan kinerja dari anggota Polda Sumbar sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat.
“Karena keberhasilan seorang anggota Polri dilihat dari mana mereka bisa berperan bagi masyarakat,” ujarnya usai peresmian peningkatan status tipe B ke tipe A di Mapolda Sumbar, Senin (3/4/2017).
Ia menambahkan, untuk itu dalam peningkatan kinerja dengan telah berubahnya status tersebut. Bentuk tim kerja, sehingga perbaikan kinerja ini dapat terpantau dengan baik.
“Buat tim kerja. Jadi perbaikan kinerja ini benar-benar terpantau dari dalam organisasi,” katanya.
Tambahnya, perbaikan kinerja ini benar-benar terjadi sehingga masyarakat Sumbar sangat merasakan kehadiran Polri. Karena, dengan kinerja yang profesional dalam menyelesaikan kasus-kasus di Sumbar.
“Jadikan masyarakat merasakan benar-benar terlayani dengan hadirnya Polri,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia (RI) Asman Abnur menyatakan, dengan perubahan status ini menjadi sebuah inovasi untuk meningkatkan perubahan dan terobosan dalam hal pelayanan. Karena, saat ini persaingan tidak lagi antar daerah, tetapi persaingan saat ini telah antra negara.
“Perubahan itu, seperti merubah pelayanan dengan cara yang modern, yakni berbasis Tekonlogi Informasi (IT). Di tubuh kepolisian perubahan berbasis IT telah dilakukan. Contohnya pelayanan pembuatan SIM, Panik Bottom dan pelayanan lainnya. Sehingga, benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Rekrutmen Calon Anggota Polri Harus Bersih dan Sesuai Aturan
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengingatkan jajaran Polda di seluruh Indonesia untuk melakukan rekrutmen calon anggota Polri harus bersih dan sesuai aturan. Hal itu ditegaskan oleh Kapolri seiring adanya penangkapan delapan anggota Polda Sumsel yang diduga menyalahgunakan jabatannya untuk menerima uang suap dalam proses rekrutmen anggota Polri.
“Kita ingin melakukan rekrutmen secara bersih dan sesuai dengan aturan yang ada. Berdasrkan, penelitian di Amerika Serikat bahwa 70 persen kinerja itu ditentukan hasil dari rekrutmen. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Tim Saber Pungli sudah tepat,” tegasnya.
Menurutnya, jika rekrutmen sudah salah, psikologinya sudah tidak bagus, jasmani tidak bagus, mental tidak bagus, sehingga kinerjanya juga tidak bagus, hal itu akan menjadi beban organisasi. “Untuk itu saya meminta kepada SDM, Kabid Propam, dan Itwasum benar-benar melakukan rekrutmen calon anggota polisi secara bersih dan sesuai aturan,” ulasnya.
“Saya mendapat informasi dari Kapolda Sumsel terkait dugaan pungli, jadi saya perintahkan tangkap saja. Dari penangkapan yang dilakukan itu ditemukan barang bukti sejumlah uang. Jad, saat ini kita siapkan sidang kode etiknya, dan apabila terbukti maka yang bersangkutan dapat dipecat,” pungkasnya.
Kapolri juga menyebutkan, untuk tahun 2017 ini ada sekira 18 ribu rekrutmen calon anggota polisi yang tresebar dari seluruh tanah air. “Ini menjadi rekrutmen terbanyak,” katanya.
Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar menambahkan, kasus yang menimpa Polda Sumsel menjadi peringatan untuk jajaran polda di daerah lain. Jika masih main-main seperti dugaan pungli yang terjadi Sumsel, maka tidak ada ampun, akan ditangkap dan diberi sanksi. (BB)
