SEMANGAT SUMBAR – Humas pemerintahan di Sumatera Barat (Sumbar) kurang tanggap terhadap reaksi netizen yang menyampaikan komentar negatif terhadap informasi pemerintahan yang beredar luas di media sosial. Penilaian dimaksud diungkapkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ketika menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Bakohumas Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Padang, Senin (17/4/2017).
Menurut Gubernur, kegiatan pemerintahan dan pembangunan, kegiatan kepala daerah, saat ini telah diinformasikan pada masyarakat secara luas melalui media sosial sebagai bagian dari sosialisasi dan keterbukaan informasi. Akan tetapi, hal itu ternyata belum dibarengi dengan kesiapan humas dalam menjawab reaksi dari masyarakat yang memiliki perbedaan sudut pandang.
“Setiap detik informasi tentang pemerintahan, apakah tentang kegiatan atau kebijakan kepala daerah berseliweran di media sosial. Ribuan netizen melihat, membaca, dan ikut berkomentar. Banyak yang suka, tapi tidak sedikit yang berkomentar negatif. Sayangnya, untuk komentar yang negatif tidak ditanggapi oleh humas, sehingga jadi liar dan memicu debat kusir tanpa solusi,” paparnya.
Untuk itu, Irwan meminta humas tidak sekedar sibuk menganalisa informasi berita yang disuguhkan media mainstream, namun juga memberikan penjelasan terhadap komentar-komentar di media sosial. Hal itu harus dilakukan mengingat, penyebaran informasi tentang pemerintahan melalui media sosial lebih masif dibanding melalui media mainstream.
“Informasi di media sosial pembacanya tidak berbatas geografis, jumlahnya bisa puluhan ribu melebihi pembaca ataupun penonton media mainstream. Mengiringi penyebaran informasi pemerintahan di dunia maya, humas harus hadir. Kita kembalikan lagi ke masyarakat apakah klarifikasi itu diterima atau tidak,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas Sekretariat Provinsi Sumbar, Jasman mengatakan, evaluasi Gubernur Irwan Prayitno harus ditindaklanjuti, karena memang belum seluruh humas pemerintahan di daerah yang responsif.
“Kalau kami di provinsi sudah memanfaatkan media sosial untuk menyebar informasi sekaligus mengklarifikasi pendapat yang kontra dengan kegiatan pemerintahan. Contohnya melalui WhatsApp group yang jumlahnya mencapai ratusan,” ungkapnya.
