SEMANGAT SUMBAR – Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa membuat akuntan sangat dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa. Hanya saja masih banyak akuntan memilih bekerja di perusahaan swasta dibandingkan di pemerintahan.
“Sekarang semua desa butuh akuntan untuk pengelolaan keuangannya sehingga kebutuhan akan profesi akuntan sangat banyak. Tapi apakah mereka mau mangabdi untuk desa? Gaji PNS kecil dibandingkan dengan perusahaan besar,” ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang tampil sebagai pembicara pada Seminar Nasional Akuntansi yang diadakan Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang, di Kampus 1 UBH Ulak Karang Padang, Selasa (25/4/2017).
Irwan Prayitno menyebutkan dalam pemerintahan desa, pengelolaan keuangan sangat vital. Pasalnya, sudah banyak kepala desa yang terjerat kasus persoalan hukum karena persoalan pengelolaan keuangan desa. Hal itu kebanyakan disebabkan karena kelalaian dan ketidakmampuan dalam mengelola keuangan desa.
“Saat saya berkunjung ke LP Sukamiskin beberapa waktu lalu, saya melihat ada beberapa kades yang dipenjara. Kasusnya adalah kelalaian keuangan desa. Selain itu sudah banyak kita dengar kades yang berurusan dengan hukum karena dana desa ini. Hal ini menunjukkan mereka membutuhkan pendampingan dalam hal keuangan desa,” jelasnya.
Untuk Pemprov sendiri, Irwan Prayitno menyebutkan pihaknya sudah menggunakan akuntan dalam hal pengelolaan keuangan. Bahkan, Pemprov juga meminta pendampingan kepada BPKP dan instansi keuangan lainnya.
“Tujuannya adalah supaya kita tidak terjerat kasus hukum. Untuk itu, kita berupaya untuk memberdayakan desa mendapatkan pendampingan dari akuntan ini,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Irwan Prayitno juga menantang Fakultas Ekonomi UBH untuk memberikan kontribusi nyata kepada nagari di Sumatera Barat dalam hal pengelolaan keuangannya.
“Habis seminar ini, hasilnya jangan masuk pustaka. Namun harus ada kelanjutannya. Saya minta dekan Ekonomi UBH Dr Listiana Sri Mulatsih mengirim mahasiswanya ke nagari-nagari untuk memberikan pendampingan. Dengan demikian, jelas kontribusi dan kelanjutannya,” jelasnya.
Sementara Ketua Panpel Seminar Sandro Juni Ilham mengatakan seminar tersebut bertujuan untuk menggali dan memberikan jawaban terhadap persoalan pengelolaan keuangan desa atau nagari.
“Kita sengaja memilih tema tentang keuangan desa. Kita ingin memberikan kontribusi terhadap persoalan keuangan desa yang terjadi saat ini,” katanya.
Seminar tersebut diikuti sekitar 300 peserta dari universitas yang ada di Sumbar, Riau, Jambi dan Sumatera Utara
