Semangatnews, Padang — Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Diantaranya Kepala Inspektorat Drs. Mardi. MM, Sekretaris Dinas Pendidikan Bustavidia, kepala BPKD, Zainuddindi. SE. MSi, Kepala Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sekretariat daerah Provinsi Sumbar, Ir. Syafrizal menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jalan Khatib Sulaiman Padang, Selasa (26/02/2019).
Laporan Keuangan langsung diberikan kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik IndonesiaI Provinsi Sumbar, Bapak Pemut Aryo Wibowo. Dengan diterima laporan merupakan sesuatu yang cukup membanggakan dan ini membuktikan hasil kerja para OPD di Sumbar.
Penyerahan Laporan Keuangan Provinsi ke BPK diserahkan lebih cepat, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar adalah yang pertama dari semua Provinsi di Indonesia. Semoga Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut turut dapat dipertahankan dan menjadi opini WTP yang ke tujuh nantinya.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, dengan penyerahan LKPD yang lebih awal. Menurutnya langkah itu menunjukan penyusunan LKPD Pemprov Sumbar sudah lebih tertata dengan baik. Irwan juga optimis untuk mendapatkan nilai pengelolaan keuangan dengan opini WTP.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan dalam penyerahan LKPD ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk diaudit, dengan bahan laporan diserahkan berupa : pernyataan tanggung jawab kepala daerah atas LKPD tahun 2018, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan beserta lampirannya.
“Semoga Sumatera Barat dapat predikat WTP ketujuh berturut turut, ini menjadi prestasi yang luar biasa bagi Sumbar,” kata Gubernur Sumbar.
Dalam pertemuan tersebut pihak BPK Pemut Aryo Wibowo mengingatkan, kedepan dalam menertibkan dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan proyek, perencana, pengawas dan pelaksana terikat dalam kontrak sama-sama bertanggung jawab dalam kualitas dan mutu hasil pekerjaan suatu proyek.
“Dengan keseriuasan dan komitmen yang ditanamkan bersama antar pemprov sumbar, mudah mudahan kita berhasil meraih opini (WTP) yang ketujuh berturut turut,” ujarnya.
Pemut Aryo Wibowo menyarankan agar ada tindak lanjut lebih cepat terhadap temuan untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai hal sesuai dengan tertib administrasi berdasarkan aturan yang berlaku, agar tidak ada lagi celah untuk bermain-main terhadap pelaksanaan setiap proyek di Sumatera Barat.
Selanjutnya penyerahan laporan keuangan daerah diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno kepada kepala BPK RI perwakilan Sumbar Pemut Aryo Wibowo dan penandatangan berita acara penyerahan laporan keuangan tersebut.
