Ini Pendapat Defiyan Cori Terkait BUMN dan Urgensi Super Holding
SEMANGATNEWS.- Defiyan Cori pakar konstitusi ekonomi menanggapi terkait BUMN dan urgensi Super Holding, sebagai berikut.
1. BUMN hadir sebagai bagian sejarah sistem kapitalisme-liberalisme yang dibawa korporasi VOC dibawah pemerintahan Belanda yang menghasilkan penjajahan atau kolonialisme.
2. Atas pengalaman itu, lalu muncullah Pasal 33 UUD 1945 yang lahir dari pemikiran para pendiri bangsa yang berurat akar dari budaya bangsa tumbuh berkembang diseantero nusantara pra VOC datang.
3. BUMN adalah salah satu entitas ekonomi pemegang mandat konstitusi ekonomi atas ayat 2 dan 3 dari Pasal 33 UUD 1945 selain. KOPERASI. Artinya, tidak semua sektor harus dikuasai oleh BUMN.
4. Derivasi perintah ayat 2 dan 3 dari Pasal 33 UUD 1945 inilah yang harus dirumuskan dalam bentuk UU sistemik sebagai buku besar/panduan menjalankan perekonomian bangsa dan negara menjadi Sistem Ekonomi Nasional atau Sistem Ekonomi Konstitusi yang saat ini belum dimiliki Indonesia sementara kapitalisme dan komunisme memilikinya.
5. Pembahasan kuasa BUMN secara parsial tanpa adanya landasan atau rujukan bersama (common denominator) hanya akan membuat penafsiran sesuka hati (at will) dari kelompok kepentingan sektoral dan tidak menyelesaikan akar masalahnya yang juga terdapat pada UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN
6. Terkait konsolidasi kekayaan (asset) BUMN dalam kerangka pembentukan super holding agar gerakan operasionalnya lebih lincah perlu dipertimbangkan melalui kajian akademik yang mendalam. Sebab, perubahan tidak hanya terkait dengan UU yang saat ini berlaku (existing), namun juga perubahan pola dan budaya manajemen.
7. Oleh karena itu, perlu dipikirkan secara paradigmatik, konstitusional dan substansial kemana sebenarnya arah kebijakan pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) yang ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?
