Sekitar 60 persen perikehidupan di Sumatera Barat diwarnai oleh sektor pertanian. Dalam porsi sebesar ini, seharusnya informasi pertanian Sumbar wara-wiri secara intens dan sangat terbuka demi edukasi untuk masyarakat dan memenuhi kebutuhan informasi pertanian, yang muaranya untuk kemajuan pertanian dan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Namun, dikatakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Pemprov Sumbar, Jasman Rizal, disayangkan ternyata informasi dan publikasi pertanian sendiri kurang disuarakan oleh humas-humas pertanian yang ada di Sumbar. Ini tentunya, selain menghambat pemenuhan kebutuhan informasi pertanian juga pada akhirnya bisa menghambat kemajuan pertanian di Sumbar karena lambannya publik mengetahui perkembangan pertanian di Sumbar.
“Peran humas, makin hari makin dibutuhkan. Terutama dalam hal ini terkait pertanian di Sumbar. Dalam manajemen modern, fungsi humas sangat penting. Tingkatakannya sudah pada high level. Humas membawa opini. Era IT ini menuntut humas yang cekatan. Seorang humas harus melek teknologi informasi,” ujar Jasman saat memberi pemaparan dalam Sosialisasi Pergub 21 tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Sumbar, Senin (17/7), di aula kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sumbar.
Menurutnya, publik sangat apresiatif terhadap informasi pertanian. Hal ini perlu disadari oleh humas-humas pertanian di Sumbar. Jasman mengimbau agar humas di kabupaten/kota bersinergi untuk integralitas informasi pertanian yang juga menyokong kemajuan pertanian di Sumbar.
“Kalau ada orang humas yang ngga mengerti android, WA, medsos, itu sangat aneh! Harus open minded dengan itu semua. Selain itu, sebagai humas, harus banyak sabar. Ilmu maklum harus tinggi. Perlu kedekatan dengan media. Jangan pelit informasi ke masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Candra ini, Jasman mengatakan hausnya publik terhadap informasi patut dipahami. Jika informasi malah ditutupi, publik justeru akan memahami hal yang belum tentu benar.
Bahkan, tekannya, untuk informasi terkait anggaran, humas tidak perlu ragu membuka pada publik. “Jika ada yang butuh informasi terkait anggaran, beri saja. Terutama instansi yang membutuhkan. Jika tidak kita sampaikan, kita dianggap melanggar Undang-undang Keterbukaan Informasi. Namun tetap saja perlu diingat kondisi yang tidak membolehkan, seperti potensi mengganggu kedaulatan Negara,” katanya lagi.
Jasman menegaskan bahwa humas merupakan ujung tombak institusi di Sumbar. Pertanian bahkan tak lepas dari berita hoax. Misalnya saja berita buruknya keterlibatan TNI di bidang pertanian padahal TNI justeru bersifat membantu para petani.
Salah satu cara melawan hoax, dikatakan, adalah dengan para humas melek informasi tiap detik.
“Intinya, ciptakan hubungan yang harmonis dengan semua pihak. Harus kejar bola. Jika terdengar masalah, langsung konfirmasi. Penyajian informasi atau menjawab pertanyaan juga harus gunakan bahasa yang manis, tidak menyakiti. Kehumasan butuh seni. Kehumasan itu talenta, tapi bisa dipelajari,” pungkas dia. (*)
