SEMANGATNEWS.COM – Dalam rangka membahas lanjutan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, dan pengembangan Rumah Sakit (RS) Dharmas serta meningkatkan peralatan kesehatan RS Dharmasraya maupun alat-alat kesehatan RS Provinsi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Ruang Rapat Istana Gubernuran Sumbar, Selasa (2/2/2021).
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan kegiatan hari merupakan tindak lanjut dari kunjungan Tim Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Djoko Hartoyo pada Tanggal 29 sampai dengan 31 Januari 2021 yang lalu.
Dimana Tim Asisten Deputi Menko Marves bersama Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan robongan lainnya sudah melihat langsung kelapangan pembangunan Infrastruktur.
Diantaranya mengusulkan jalan Layang di Panorama I dan II Sitinjau Laut, kemudian optimalisasi pembangunan akses jalan Teluk Tapang ke daerah perbatasan Kabupaten Mandahiling Natal Sumatera Utara,” ulas Irwan.
Selanjutnya, mengusulkan pembangunan ruas jalan Abai-Sungai Dareh, Sungai Rumbai, Peningkatan fasilitas rumah sakit, usulan pembangunan jalan tol lintas timur menuju Dharmasraya dan mengusulkan penetapan dan pembangunan kawasan Food Estate.
Makan dari pada itu untuk menuju ke tahap pembangunan itu, kita harus menyiapkan persiapan yang matang dan jelas, terutama dokumen-dokumen penting yang harus persiapan dalam pertemuan melalui vidio conference nanti.
Yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta bersama Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri LHK, Bappenas maupun kita sendiri,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Reti Wafda juga mengatakan bahwa tahap pembangunan tersebut berasal dari dana pembangunan Pemulihan Ekonomi Nasionanl (PEN) usulan dari kementerian lembaga dan Pemda sebesar Rp. 184,2 triliun dana tersebut sangat besar.
Dana tersebut belum keluar akan diputuskan melalui Kemenko kemaritiman dikelola oleh kementerian lembaga dan akan diterapkan pada akhir Februari sehingga pada bulan Maret dana ini sudah dibagikan kementerian lembaga terkait sesuai dengan fungsinya.
Artinya pengajuan ini untuk kita sangat besar teragantung dari kelengkapan dokumen yang kita persiapkan sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan,” katanya.
(Biro Humas Setda Prov Sumbar)
