SEMANGATNEWS.COM – Bupati Tanah Datar Eka Putra sampaikan jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu, didampingi Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra di aula Utama DPRD Tanah Datar Rabu (17/11).
Paripurna DPRD tersebut dihadiri 25 anggota Tanah Datar, Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah dan Kabag di lingkup pemkab Tanah Datar.
Jawaban atas pernyataan, pertanyaan dan saran disampaikan Bupati secara terperinci yang terdiri dari 32 halaman sesuai urutan penyampaian pada sidang dewan sebelumnya.
Juru bicara fraksi yaitu Fraksi PPP dengan Juru Bicara Zulhadi, Fraksi PKS oleh Abu Bakar, Fraksi Perjuangan oleh Golkar Afriman Dt. Majo Indo, Fraksi Gerindra oleh Afrizal.
Disamping itu Fraksi Nasdem oleh Adrijinil, Fraksi Demokrat oleh Eri Hendri, Fraksi Hanura oleh Wadrawati dan Fraksi PAN oleh Jasmadi.
Bupati jelaskan, salah satu pertanyakan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2022 yaitu dengan mengoptimalkan potensi daerah melalui objek-objek retribusi, pajak dan pendapatan lainnya.
Sehubungan dengan Program Unggulan (Progul) pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target RPJMD, Bupati jelaskan, target pencapaian RPJMD dan Progul pada tahun 2022 ditargetkan 25 %.
Dalam target dua puluh lima persen itu dengan prioritas di bidang tenaga kerja, koperasi UKM,Pariwisata, pertanian, informasi telekomunikasi, kesejahteraan rakyat administrasi dan pemberdayaan masyarakat.
Bupati juga jelaskan, pada rancangan APBD 2022 sudah mengalokasikan progul dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain bantuan pembajakan sawah melalui brigade alsintan, asuransi ternak dan usaha tani padi, pelatihan UMKM dan bantuan modal UMKM.
Bupati tambahkan, sehubungan dengan penyelesaian batas daerah antara Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kanduang kabupaten Solok, pada saat ini tim penegasan tapal batas pada saat ini menunggu jadwal dari tim penegasan batas dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri untuk verifikasi dan validasi data sesuai factual masyarakat di lapangan.
Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Datuak Bungsu mengatakan pernyataan, pertanyaan dan saran yang disampaikan 8 Fraksi DPRD bertujuan untuk penyempurnaan Ranperda APBD 2022.
Pembahasan ditargetkan rampung pada akhir November 2021, selanjutnya DPRD bersama TAPD akan melakukan pembahasan pada tanggal 18-24 November mendatang.(MSy).
