Padang, Semangatnews.com – Pemerinah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar tentang Pengambilan Keputusan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024.
Dalam rapat tersebut, rencana anggaran sementara yang disepakati dalam KUA-PPAS senilai Rp6,4 triliun.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa Pemprov Sumbar akan mengoptimalkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang. Oleh karena itu, dukungan berbagai pihak terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dibutuhkan.
“Terkait nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), awalnya itu diperkirakan Rp350 miliar, tetapi nyatanya SILPA 280 miliar. Padahal tahun 2024 itu cukup banyak kegiatan yang perlu didukung, terutama sekali untuk Pemilu 2024, yang butuh dana lebih kurang 400 miliar. Sehingga untuk mendukung itu, tentu akan ada pergeseran anggaran kegiatan nantinya,” ucap Mahyeldi, Senin (14/08/2023), di Kantor DPRD Sumbar
Ada pun terkait pendapatan, Mahyeldi mengakui bahwa memang belum sesuai dengan harapan. Oleh karenanya, hal ini perlu dibahas dalam rapat perubahan anggaran nantinya. Namun demikian, tetap terjadi peningkatan yang positif terkait angka tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta Gini Ratio yang semakin kecil.
“Hal yang perlu kita lihat itu adalah, uang itu ada dan beredar di tangan rakyat, sehingga saat masyarakat membutuhkan apa, mereka bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, bisa jadi masyarakat tetap sejahtera, meski pun PAD tidak tinggi, sebab uang itu ada dan beredarnya di tangan rakyat,” ucapnya lagi.
Meski demikian, Gubernur memastikan tetap akan terus mendorong realisasi berbagai kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlangsung di tengah masyarakat, terutama sekali di tingkat desa atau nagari. “Hal ini diperlukan agar pemeratan itu terjadi,” katanya menegaskan.
Terkait pesan DPRD Sumbar soal pentingnya upaya peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset provinsi, pemaksimalan peluang rencana investasi, serta upaya-upaya lainnnya, Gubernur menegaskan bahwa hal itu terus menjadi fokus Pemprov Sumbar.
“Itu ada beberapa aset yang bisa kita maksimalkan, seperti GOR Haji Agus Salim, Taman Budaya Sumbar, serta beberapa aset lain di Bukittinggi. Itu sedang kita upayakan memaksimalkan peluang investasinya,” ucap Gubernur lagi.
Namun demikian, Gubernur tak menampik bahwa terkadang beberapa upaya menarik investasi itu terpental dan menimbulkan kegaduhan. Sehingga, pihak investor menjadi ragu-ragu dan urung berinvestasi di Sumbar.
“Sebelumnya kita ada pembicaraan dengan pihak investor, seperti Raffi Ahmad. Tapi, belum apa-apa, itu sudah gaduh. Oleh karena itu, kita tentu berharap semua pihak terkait dapat mendukung segenap upaya kita dalam mengundang investor tersebut,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menegaskan, sejak awal DPRD Sumbar mengingatkan melalui panitia khusus (pansus) terkait pengoptimalan aset, maka Pemprov Sumbar langsung bergerak. Seperti rencana investasi dari Arab Saudi yang terus dimantapkan, serta komunikasi dengan Kadin yang terus diintensifkan.
“Tapi jangan sampai, saat pembicaraan baru dimulai, hujan kritik tajam justru sudah datang. Dukungan tentu sangat kita perlukan,” ucapnya menutup.
Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan, DPRD berharap agar di ujung masa jabatan Kepala Daerah dan RPJMD, tidak terjadi penurunan dalam hal pendapatan. Sebab, kebutuhan anggaran pada tahun 2024 luar biasa banyak, termasuk untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
“Hal yang perlu diperhatikan tentu saja soal PAD, kemudian lobi dengan pemerintah pusat harus ditingkatkan sehingga dana transfer ke Sumbar bisa naik. Sebab kebutuhan kita besar,” ucap Supardi.
Dalam pengantar Gubernur, sambungnya, terjadi penurunan pendapatan, sementara DPRD berkomitmen untuk tidak terjadi penurunan. Menurutnya, hal ini perlu dibahas dengan semangat penuh keyakinan dan optimis tidak terjadi penurunan.
“Defisit anggaran kita di perubahan mencapai Rp600 miliar lebih. Sehingga, tentu OPD harus betul-betul jeli soal pendapatan ini. Sebab, banyak yang belum maksimal, termasuk pajak kendaraan dan potensi pendapatan lainnya. Kita berharap Gubernur dan jajaran lebih maksimal,” ucapnya menutup. (adpsb)
