SOLOK SELATAN, SEMANGATNEWS.COM – Bupati Solok Selatan Khairunas menegaskan, jika dana sharing pengembangan pendidikan terjadi antara Pemerintah Kabupaten dengan Provinsi, maka beban orang tua siswa dapat teratasi. Sehingga untuk biaya SPP dan lainnya, Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB tidak perlu lagi memungutnya.
Hal ini dalam mendukung program seragam sekolah gratis yang sudah dicabangkan Pemkab Solsel dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
“Agar orang tua siswa tidak terbebani lagi dengan biaya SPP dan lainnya. Maka perlu dukungan anggaran fifti-fifti atau 50 persen dari Pemkab Solsel dan 50 persen lagi dari Pemprov Sumbar. Karena tidak seluruh orang tua atau wali murid mampu menanggung biaya pendidikan keluarga, untuk itu harus kita sikapi bersama-sama,” pesan Bupati Solok Selatan Khairunas kepada seluruh Kepala SMA/SMK/ SLB saat Bintek di Pesona Alam Sangir, jumat (27/9/2024).
Bupati Khairunas menargetkan pembenahan kualitas masyarakat di sektor pendidikan yang merupakan program pendidikan jangka panjang daerah. Salah satu bentuk dukungan Pemkab Solsel, yakni realisasi program seragam gratis TK, SD, SMA/SMK se Solok Selatan.
“Kepala SMAN/SMK/SLB bagian dari keluarga kami, diharapkan terus mendukung pengembangan pendidikan di daerah. Bagaimana kedepan terus mampu berdaya saing seiring kemajuan teknologi dalam berdedikasi dilingkup pendidikan di sekolah,” paparnya.
Masuk ke periode ke 2 sebagai pengabdian untuk Solsel. Tentu saja masih banyak yang harus dibenahi di Solsel, terutama terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.
Mana yang baik tentu akan lanjutkan dan mana yang buruk akan di evaluasi sebagai kepala daerah.
Khairunas menyebut, plus minus kewenangan SMA/SMK diambil alih Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
Baiknya, APBD Kabupaten tidak tersedot. Kelemahannya, ruang-ruang kosong harus diisi. Oleh sebab itu, Pemkab dan kepala SMA/SMK harus bekerja sama saling mendukung dalam memajukan pendidikan.
Sukses itu tidak datang secara tiba-tiba, akan tetapi melalui persiapan dengan matang.
“Nah, kalau pendidikan ditingkat SMA/SMK gagal. Yang buruk itu bukan provinsi, tapi Kabupaten,” tuturnya.
Khairunas menambahkan Pemkab Solsel katanya, telah melakukan uji kompetensi pegawai, eselon 3 dan 4 serta fungsional. Jadi, jabatan itu harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dalam mencapai visi misi kedepannya.
“Tidak boleh lagi orang Solsel jadi tamu di daerah sendiri. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” bebernya.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK/SLB Solok Selatan Asril mengatakan, dilaksanakan selama dua hari dalam mengembangkan langkah strategis memajukan pendidikan dilingkup Dinas Pendidikan Sumatera Barat.
“Perhatian Pemkab Solsel telah kami rasakan terutama program seragam sekolah gratis, juga kami berharap bantuan lainnya dalam pengembangan pendidikan di Solok Selatan,” katanya.
Kepala Cabang Dinas Solok Raya Eko Sunanto menyampaikan, agar Kepala Sekolah dilingkup Dinas Pendidikan Sumbar dapat memberikan yang terbaik untuk daerah dan membantu kepala daerah dalam merealisasikan programnya.
“Doakan beliau dalam perjuangannya dan sukses,” pesannya.
