SEMANGATNEWS.COM, PADANG PANJANG — Lantaran Kota Padang Panjang mendapatkan Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya, hal ini menjadi rujukan bagi Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi untuk melakukan studi tiru. Ini guna pembelajaran penerapan program untuk mendukung KLA di daerahnya.
Rombongan berjumlah 70 orang itu, diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako, Syahdanur, S.H, M.Si dan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA), Drs. Osman Bin Nur, di Aula Bappeda, Rabu (7/11).
Syahdanur mangucapkan terima kasih kepada Pemko Sungai Penuh telah memilih Kota Padang Panjang untuk tujuan studi tiru. Padang Panjang, katanya, masih terus berupaya untuk memenuhi indikator agar bisa memperoleh predikat KLA Utama.
“Saat ini penilaian KLA untuk Kota Padang Panjang masih diangka 798. Jadi masih perlu usaha keras untuk bisa meningkat menjadi predikat KLA Utama dan tujuan utamanya adalah Padang Panjang Kota Layak Anak,” sampainya.
Di pertemuan yang berlangsung akrab ini, Osman memaparkan materi mengenai program dan kegiatan KLA yang dilaksanakan Pemko Padang Panjang. Antusiasme peserta cukup tinggi dengan diadakannya sesi diskusi dan saling sharing mengenai program kerja untuk KLA.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Sungai Penuh, Marsal, M.H menyampaikan, studi tiru ini merupakan hasil rekomendasi dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kepada Dinas PPPA Kota Sungai Penuh.
“Terima kasih Pemko Padang Panjang telah menerima kami melaksanakan studi tiru guna untuk mendapatkan ilmu dan informasi khususnya untuk program kegiatan KLA. Ini merupakan salah satu upaya kami agar bisa meningkatkan predikat KLA dari Madya menjadi Nindya bahkan Utama nantinya,” ungkap Marsal.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi pendukung Program KLA. Di antaranya kunjungan ke Rumah Healing, Sekolah Ramah Anak SDN 7 Silaing Bawah dan beberapa lokasi lainnya. Selain Marsal, rombongan Sungai Penuh terdiri dari Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, camat, kepala puskesmas, kepala desa dan perwakilan dari anggota TP-PKK.
Sementara dari Padang Panjang, turut hadir perwakilan dari beberapa OPD, perwakilan kecamatan, dan puskesmas. (Eti)
