Semangatnews, Padang – Asita Sumbar menolak tegas kebijakan maskapai penerbangan yang menerapkan tarif tinggi, zero bagasi dan tidak ada komisi tiket bagi travel agen. Pasalnya kebijakan tersebut akan berdampak negatif untuk travel agen, kunjungan wisata serta mematikan UMKM di Sumbar.
“Ada tiga poin kebijakan maskapai penerbangan yang telah berefek langsung kepada Sumbar dan juga akan mematikan dunia pariwisata dan UMKM di daerah ini. Kebijakan itu adalah penerapan tarif tinggi, zero bagasi dan tidak ada komisi tiket,” ujar Ketua Asita Sumbar, Ian Hanafiah didampingi sejumlah pengurus Asita lainnya, Rabu (9/1) di Padang.
Ian mengatakan tarif maskapai Garuda sudah mahal sejak Oktober sampai sekarang. Padahal, di awal tahun tarif tiket sudah turun karena sudah lewat liburan. Namun, akibat adanya kebijakan interen Garuda tarif tetap mahal hingga Februari mendatang. Selain itu, Garuda juga menerapkan no commission tiket untuk travel agen sehingga menjual tiket tidak ada untungnya.
“Kebijakan zero bagasi akan diterapkan Lion Air dan City Link. Hal ini tentu akan menambah biaya bagi penumpang yang membawa barang-barang lebih. Hal ini akan membuat wisatawan akan malas membawa oleh-oleh dari Sumbar akibat dikenai biaya. Harganya pun cukup mahal Rp100 ribu lebih untuk 5 kg,” kata Ian.
Menurut Ian, jika wisatawan yang datang ke Sumbar tidak membawa oleh-oleh tentu akan berdampak negatif kepada UMKM yang ada di Sumbar. Kondisi ini, harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan daerah.
“Sementara untuk harga tiket mahal, akan membuat wisatawan dalam negeri akan memilih ke luar negeri karena harga lebih murah. Kalau ke Bali harga tiket saja sampai Rp5 juta, sementara paket ke luar negeri hanya Rp10 juta, tentu orang akan memilih ke luar negeri. Dengan Rp10 juta sudah lengkap semua mulai tiket, penginapan dan lainnya,” tegasnya.
Menanggapi kondisi itu, menurut Ian, pihaknya sudah melayangkan surat ke Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah bisa memfasilitasi ke pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan maskapai penerbangan yang berada di bawah Kemenhub.
“Kalau kebijakan ini tidak dicabut, saya yakin dunia pariwisata di Sumbar akan hancur. Target untuk menarik wisatawan akan gagal total. Makanya, kita minta kebijakan ini dicabut,” tegasnya.
Untuk kebijakan tidak ada komisi tiket, Ian mengatakan pihaknya menawarkan supaya ada kebijakan khusus berupa cash service sehingga pengusaha travel agen masih bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan tiket.
“Kebijakan cash service ini bisa diterapkan di hotel. Makanya, kita minta juga bisa dilakukan oleh travel agen. Silahkan saja terapkan kebijakan no comission, tapi perbolehkan kita melakukan cash service,” tegasnya. (metran)
