Semangat Pasbar-Pelabuhan Teluk Tapang direncanakan beroperasi tahun 2017 ini, namun disebabkan beberapa kendala dalam sektor infrastruktur pendukung seperti bangunan disekitar pelabuhan dan jalan menuju pelabuhan. Kemudian lahan untuk bangunan pendukung juga masih terkendala status hutan lindung.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan peninjauan ke Pelabuhan Teluk Tapang Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Barameh, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dalam rangka menginventarisasi kendala dari pelabuhan yang telah dibangun sejak tahun 2006 lalu itu.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit melihat dari kendala tersebut mengakui pengoperasian pelabuhan tidak bisa dilakukan tahun ini. “Awal tahun depan kemungkinan bisa beroperasi, sembari kami lengkapi kelayakan untuk operasional pelabuhan,” katanya, Selasa (21/11) di Pasbar.
Sejumlah persoalan disampaikan Nasrul Abit, mulai dari status lahan, jalan dan bangunan pendukung pelabuhan. Pembangunan akan dikebut dengan melibatkan lintas sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Kami berharap dan akan bicarakan dengan pemerintah pusat sebab fungsi pelabuhan ini sangat penting. Salah satu sebagai pelabuhan alternatif pengganti Pelabuhan Teluk Bayur untuk urusan pengiriman CPO sawit,” jelasnya.
Bupati Pasaman Barat Syahiran mengatakan, sejak mulai dibangun tahun 2006 lalu, proses pembangunan fisik Teluk Tapang telah menghabiskan dana sebesar Rp200 miliar.
“Sekitar 37 Km plus 8 unit jembatan lagi yang perlu dituntaskan. Kita sudah berulang kali sampaikan ini pada Kementerian terkait, tapi sampai hari ini belum mendapat jawaban pasti. Untuk melanjutkan pembangunan ini tentu tidak bisa dengan APBD Kabupaten maupun Provinsi karena biayanya terlalu besar,” kata Syahiran didepan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.
Padahal, terang Syahiran, jika Pelabuhan itu cepat dioperasikan, justru akan meringankan kerusakan jalan Nasional menuju Teluk Bayur. Sebab, rutinitas truk sawit yang biasa diangkut dari Pasaman Barat tidak mesti ke Padang lagi, dan cukup pelabuhan teluk Tapang.
Bahkan, saat ini telah Perusahaan tambang biji besi yang telah menanamkan investasi sebesar Rp10 miliar sejak tahun 2006 dan sudah membantu pembangunan jalan sepanjang 9 Km. “Jika akses ini cepat beroperasi, diyakini geliat investor akan lebih cepat di Pasaman Barat,” jelas Syahiran.
Kepala Dinas PU Pemprov Fathol Bari menjelaskan, untuk jalur darat pembangunan jalan saja membutuhkan uang sebesar 600 miliar dari jalan raya hingga mencapai ke pelabuhan.
“Tahun 2018 akan dibangun sepanjang 2,5 kilometer dari Dana Alokasi Khusus sebesar 10 miliar,” kata Fathol.
Sementara Kepala KSOP Teluk Bayur Nazarwin menjelaskan, izin operasional Telauk Tapang sudah ada. Namun sesuai dengan standar pelabuhan perlu dibangun infrastruktur perkantoran disekitar pelabuhan seperti kantor kesehatan pelabuhan, bea cukai dan kantor cabang KSOP.
“Kami akan dorong dari jalur laut, sekarang perwakilan KSOP Teluk Bayur juga sudah ada disini,” sebutnya.
Selanjutnya dijelaskan Nazarwin, agar menjadi kawasan pelabuhan dan penyelenggara perlabuhan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut, sebaiknya untuk status tanah saat ini masih pinjam pakai selama 20 tahun dirubah menjadi status lahan produksi terbatas. Setelah itu dirubah statusnya menjadi kawasan pelabuhan.
“Untuk pembangunan bisa juga dibantu oleh investasi, sebab sudah ada investor disini,” tuturnya.
Hasil Pantauan, untuk fisik pelabuhan sudah selesai dibangun, namun lokasi pelabuhan hanya dikelilingi laut dan lahan kosong tanpa bangunan satupun.
Untuk diketahui, rombongan provinsi yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit didampingi Bupati Pasaman Barat Syahiran. Wagub memboyong beberapa dinas terkait seperti Dinas PU, Kehutanan, Perhubungan, PTSP, Kelautan dan Perikanan dan juga hadirkan dari KSOP Teluk Bayur dan Perwakilan Lantamal II Padang.
Wagub juga melakukan peninjauan ke perusahaan Gamindra yang berinvestasi biji besi yang tidak jauh dari pelabuhan.(*)
