SEMANGATNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi, Drs. Alwis sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumatera Barat melalui radiogram nomor:121/672/SJ tertanggal 10 Februari 2021 ditujukan kepada Sekdaprov yang melaksanakan Pemilihan Gubernur di Indonesia dengan klarifikasi amat segera. Tujuh provinsi dimaksud adalah Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan, Kaltara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat.
Hal ini dikatakan Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov Sumbar Iqbal Ramadi Payana di Padang, Kamis pagi (11/2/2021).
Iqbal menyebut dalam radiogram itu, Mendagri menjelaskan, bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2016-2021 tanggal 12 Februari, hari Jum’at serah terima jabatan maka Sekdaprov Sumbar akan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah.
“ Semua ini berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 4 PP nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” katanya.
Akan halnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020, saat ini masih berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih 2021-2026 Mahyeldi-Audy belum ditetapkan KPU, karena menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Iqbal, jabatan Plh Gubernur Sumbar ini bisa sampai dilantiknya kepala daerah definitif, bisa pula hanya sampai dilantiknya Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang biasanya berasal dari pejabat Kemendagri.
Sementara itu juga untuk 13 kabupaten dan kota peserta Pilkada di Sumbar, delapan daerah juga akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang diamanatkan menjadi Plh.
Sementara lima daerah yang bersengketa di MK yang akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) bupati/wali kota. Lima daerah itu masing-masing Sijunjung, Solok, Padang Pariaman, Pesisir Selatan dan Limapuluh Kota. “Kita sudah siapkan lima belas nama atau masing-masing tiga calon Pj untuk satu daerah. Semua berasal dari pejabat eselon II Sumbar,” ujar Iqbal.
Siapa Drs. Alwis ?
Tak banyak yang tahu tentang perjalanan kehidupan Sekdaprov Sumbar Drs. Alwis yang akan menerima serah terima jabatan Gubernur Sumbar pada hari Jum’at (12/2/2021) sebagai Plh. Gubernur Sumbar. Perjalanan panjang dan keras telah dilakoninya sejak masih kecil hingga tamat di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang kini telah menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN)
Alwis besar di lingkungan keluarga Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Anak kolong yang satu ini melatih dirinya tidak menjadi anak bermanja, ia melakoni berbagai macam pekerjaan semasa masih sekolah.
Mulai dari penjual majalah hingga menjadi buruh angkat pelabuhan (Porter) di Bandara Tabing. Sejak SMP hingga menamatkan sekolah di SMA PGRI 1 Padang kehidupan keras dilalui. Namanya buruh. Tamparan boleh disebut sudah menjadi kudapan sehari-hari. Apalagi Alwis masih kanak-kanak, tubuhnya mungil dibandingkan buruh lain.
Hingga suatu hari, seorang komandan Provos AURI kasihan melihat perlakuan rekan-rekan padanya. Alwis diajak belajar tinju. Setelah belajar tinju itulah Alwis tidak lagi dibully. Jangan di-bully, dirinya bahkan tidak perlu lagi mengangkat barang. Boleh disebut dirinya mulai disegani di kalangan buruh.
Sampai akhirnya dalam rutinitas di bandara, dirinya membantu Direktur APDN, M Hasbi ketika hendak berangkat ke Jakarta. Saat itu, pihak bandara mengharuskan setiap penumpang buka koper. Namun direktur tidak dapat membuka koper karena kunci telah dibawa oleh istrinya. Dengan niat ikhlas akhirnya Alwis membantu.
Tak disangka keikhlas membantu membuka langkah baru seorang Alwis muda menjadi mahasiswa di APDN, karena ini menjadi perhatian direktur APBD M. Hasbi dan Akhirnya menamatkan pendidikan pada 1985.
Alwis anak dari pasangan suami- isteri Almarhum MK Djuki dan Hj. Nursila Seorang pensiunan Prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat (KOPASGAT) TNI-AU (sekarang bernama PASKHAS).
Saat menjadi kepala desa Ia mendapat kesempatan melanjutkan Pendidikan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar pada Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta dan tamat pada tahun 1990. Sekembali dari IIP, Alwis tidak kembali bertugas di Sawahlunto Sijunjung. Tetapi, ia ditarik untuk bertugas di Kantor Gubernur Sumbar di bagian protokoler. Tak tanggung-tanggung, di kantor gubernur Alwis menjabat Kasubag Pengadaan Barang pada Biro Umum Setdaprov Sumbar di bawah kepemimpinan Drs. Basril Taher.
Begitu Drs. Basril Taher dimutasi menjadi Kepala Biro Pembangunan Daerah (dulu Biro Bangda), Alwis pun ikut dibawa dengan jabatan sebagai Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, Biro Pembangunan Daerah Setdaprov Sumbar .
Dari Biro ini, karir Alwis semakin menanjak. Bahkan dirinya juga ditunjuk menjadi Ajudan Gubernur Sumbar kala itu yang dijabat Drs. H. Hasan Basri Durin bersama Gamawan Fauzi yang menjadi Sespri gubernur.
Ketika Drs. H. Hasan Basri Durin menjadi Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, dirinya pun ditarik untuk Menjadi Sespri (Sekretaris Pribadi Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional ) di Jakarta, hingga masa Kabinet di Presiden BJ. Habibie berakhir.
“Waktu habis masa jabatan Pak Hasan sebagai Menteri, saya ditawarkan untuk memilih apakah mau melanjutkan karir di Jakarta atau kembali ke daerah, lalu saya pilih untuk kembali ke daerah. Pulang ke Padang tahun 1999,” ujarnya.
Sekembali ke Padang, Alwis menapaki karir di Pemko Padang. Disana Alwis bertugas di Bappeda semasa kepemimpinan Drs. Zuiyen Rais, kemudian pada masa Walikota Fauzi Bahar, Alwis menjabat Kepala Bagian Umum.
Setelah pengabdian di Pemko Padang, pada tahun 2007 Alwis ditarik ke Pemprov Sumbar dan menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Penghubung (Perwakilan Sumbar) di Jakarta. Sukses menjadi kepala dalam pekerjaan, kemudian, tahun 2008 Alwis naik eselon II/b dilantik sebagai Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gamawan Fauzi dan Irwan Prayitno.
Kemudian pada kepemimpinan Irwan Prayitno dilantik sebagai pejabat eselon II/a menjadi Kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar .Karirnya terus meningkat dan sebelum menjabat Sekdaprov Drs. Alwis sempat diberi amanah menjadi Pj. Bupati Pesisir Selatan dan Pjs.Wali Kota Padang. (dari berbagai sumber)
