Megawati: Politik Humanis vs Politik Menghalalkan Segala Cara

by -

SEMANGAT SUMBAR – Megawati Soekarnoputri mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa (DRHC) dalam Bidang Politik Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Ini adalah gelar DRHC ke-lima yang diterimanya.

Megawati sangat mengapresiasi gelar DRHC Bidang Politik Pendidikan yang diberikan pihak UNP. Menurutnya UNP telah membuka kembali cakrawala bahwa politik dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Politik menghasilkan sistem pendidikan, pendidikan berpengaruh pada kehidupan politik.

Dalam pidato ilmiahnya yang berjudul ‘Politik Pendidikan Sebagai Jalan Pembebasan’, Megawati menyampaikan pesan Bung Karno bahwa definisi politik yang hakiki adalah cara meng-abadikan-diri bagi kepentingan orang banyak.

Dalam politik sesunggunya setiap individu dituntut untuk memberikan pengabdian yang tidak berorientasi pada kepentingan diri dan kelompoknya.

Hal penting lainnya, Megawati memperkenalkan Politik Humanis, politik berwajah dan berjiwa kemanusiaan. Politik yang menuntun setiap orang untuk memiliki rasa empati dan menghayati perasaan orang lain. Politik harus dipahami sebagai alat untuk memikirkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Dalam politik, setiap diri, dituntut untuk mempersembahkan seluruh pengabdian ‘diriku untuk orang lain’. Tat Twam Asi. Sama halnya,politik sejatinya adalah jalan untuk mewakafkan hidup agar bermanfaat bagi orang lain.

“Seperti yang diajakan Nabi Muhammad SAW, ‘khairunnas anfa’ uhum lunnas’, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat bagi manusia lain,” ujar Megawati dalam keterangan, Rabu (27/9).

Megawati pun mengingatkan bahaya dari politik menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Para aktor politiknya melakukan fitnah, pembunuhan karakter dan bahkan menganggap penghilangan nyawa lawan politik suatu hal yang lumrah.

Politik seperti ini membuat hukum positif menjadi mandul dan pengetahuan hanya hanya akan menjadi stempel tindak kekerasan. Pernyataan ilmiah digunakan sebagai legitimasi dari tindakan amoral dan inkonstitusional.

“Politik Pendidikan seperti apa yang akan diproduksi oleh mereka yang ingin berkuasa dengan menghapalkan segala cara? Masyarakat seperti apa yang akan lahir dari politik pendidikan semalam itu?”, Megawati mengajukan pertanyaan filosofis untuk direnungkan bersama, dan mengajak semua pihak untuk tidak membiarkan politik keji seperti itu direproduksi di bumi Indonesia.

Sebelumnya Megawati mendapatkan gelar DRHC dari: Waseda University, Tokyo, Jepang dalam Bidang Hukum (2001), Moscow State Institute of International Relations, Rusia dalam Bidang Politik (2003), Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan dalam Bidang Politik (2015) dan dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat dalam Bidang Politik dan Ilmu Pemerintahan (2016). rhm-merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.