SEMANGAT PADANG – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebut bahwa pihaknya akan terus membantu pembangunan di Kota Padang ke depan. Menurutnya, Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memang perlu didukung penuh.
“Kita akan dukung terus,” ucap Irwan Prayitno saat Rapat Koordinasi dengan Walikota Padang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Gubernuran, Jumat (4/8).
Pada Rakor di Gubernuran itu, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mempresentasikan rencana dan kendala pembangunan di Kota Padang. Diantaranya, seperti rencana pembangunan jalan Padang – Mandeh.
Pembangunan jalan Padang -Mandeh ini akan dikerjakan oleh Balai Wilayah Jalan. Balai Wilayah Jalan berencana membangun jalan eksisting di sini. Menurut Walikota Padang, pembangunan fisik dilaksanakan pada 2018.
Terkait pengerjaan jalur Bypass, Walikota melaporkan kepada Gubernur Sumbar bahwa dirinya bersama perangkat kerja sudah melaporkan hal tersebut ke Direktorat Bina Marga di Jakarta. Kesimpulan yang diperoleh pada pertemuan itu yakni anggaran untuk kelanjutan pengerjaan pembangunan Bypass sudah ada.
Anggaran pengerjaan untuk 1,2 kilometer telah ada. Dirjen berjanji akan melaksanakan pekerjaan jika ‘border’ (pembatas jalan) di Bypass digeser.
Walikota Padang juga melaporkan bahwa saat ini penderita kanker serviks semakin melonjak. Mahyeldi berharap dukungan dari Pemprov Sumbar agar membuat kebijakan supaya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita melakukan tes kanker serviks.
Tidak itu saja, Mahyeldi menginginkan moratorium PNS segera dicabut. Sebab saat ini cukup banyak guru yang akan pensiun.
Gubernur Sumatera Barat pun menanggapi setiap laporan Walikota Padang. Terkait tingginya penderita kanker serviks, Irwan Prayitno mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan screening kepada seluruh ASN perempuan.
“Kita akan bantu,” jelas Irwan Prayitno.
Sementara itu, gubernur juga menyinggung tentang moratorium PNS saat ini. Menurutnya, tidak Padang saja yang kekurangan pegawai. Akan tetapi juga daerah lain.
“Kita akan surati Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara agar mencabut moratorium PNS,” sebutnya.(Charlie)
