SEMANGAT SUMBAR – Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta pemerintah mengevaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berjalan tidak optimal, mengingat realisasi BPNT di seluruh Indonesia hingga bulan Juli masih dibawah 20 persen.
“Kami tidak heran kalau program ini (BPNT) jalannya tidak maksimal karena konsep awalnya tidak matang. Begitupula dengan persiapannya,” ungkapnya ketika memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumbar, di Padang, Senin (31/7/2017).
Menurut Edhy Prabowo, BPNT yang merupakan pengembangan dari bantuan Beras Pra Sejahtera (Rastra) terlalu tergesa-gesa dengan rencana tak matang. Hal itu terlihat dari penganggaran program BPNT yang ternyata mengambil atau memotong dari anggaran Rastra.
“Ini program Kementerian Sosial yang tidak matang. Harusnya anggaran berbeda dengan Rastra. Ini rencananya memang kita pertanyakan,” katanya.
Edhy menilai, jika dilanjutkan tanpa evaluasi, BPNT rawan memicu konflik sosial berupa kecemburuan antar masyarakat. Penerima rastra pasti mempertanyakan perbedaan perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan pada masyarakat pra sejahtera.
“Penerima rastra yang merupakan masyarakat pedesaan dapat beras subsidi, masih harus mengeluarkan uang untuk menebus beras dengan harga Rp 1600 per kilogram. Sementara penerima BPNT di perkotaan mendapat kiriman uang untuk ditukar beras, minyak atau gula pasir tanpa membayar,” bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial Perum Bulog Febriyanto mengatakan, penyaluran BPNT seluruh Indonesia, termasuk di Kota Padang masih dibawah 20 persen. Tiga bulan pertama di tahun 2017, BPNT sempat tak berjalan. Padahal Bulog sudah sediakan komoditas yang akan diambil masyarakat.
Febriyanto menjelaskan, banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan BPNT, mulai dari permasalahan data penerima, kesiapan sarana dari bank mitra penyaluran BPNT.
“Kita dari Bulog menyediakan komoditi beras, minyak goreng, dan gula pasir. Sudah kita sediakan untuk kebutuhan 6 bulan. Namun yang terserap masih dibawah 20 persen,” paparnya.
Untuk diketahui, BPNT merupakan transformasi Rastra yang digagas Kemensos. Mulai diluncurkan pada Februari 2017, terbatas untuk 45 kota dan 6 kabupaten di seluruh Indonesia. Mekanisme pencairan BPNT, masyarakat penerima manfaat mendapat transfer uang senilai Rp 110.000, yang masuk dalam kartu yang difasilitasi oleh bank mitra. Uang tersebut dapat ditukarkan dengan bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu melalui toko yang telah bekerjasama dengan Bulog.
