Nasrul Abit, Kemajuan Mentawai Akan Terlihat di Tahun 2023
Semangatnews, Mentawai – Berbagai program pembangunan infrastruktur kemajuan Kepulauan Mentawai dimulai dari sekarang akan menjadi bukti pada tahun 2023. Asalkan semua komponen daerah berkerjasama dengan baik, mulai dari kepada desa, camat, OPD dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kades mesti cepat selesaian soal pembebasan lahan, lakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan baik.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kunjungan tim Deputi pembangunan dari Kementerian Koordinasi Maritim Dr. Ridwan Djamaluddin di Kepulauan Mentawai, Sabtu (21/12/2019).
Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit sampaikan, ada banyak dana pembangunan yang masuk ke Kepulanan Mentawai salah satunya 500 Miliyar pembangunan Bandara di Sipora ini, yang kawasan lebih luas dari pada yanga lama.
“Jangan kegiatan ini sampai tidak terlaksana, soal lahan segera selesaikan, tahun 2020 pembangunan ini mesti sudah jalan hingga tahun 2023 diresmikan. Jika pekerjaan ini tidak terlaksana kita akan kesulitan untuk mendapatkannya kembali, karena banyak daerah juga meminta seperti di Papua,” ujarnya.
Nasrul Abit juga katakan, ada pembangunan pelabuhan laut di Sikakap, pembangunan dermagaLabuhan Bajau di Siberut, ada Pembangunan jalan darat serta pembanguna kawasan ekonomi khusus (KEK) yang nanti dapat memajukan Pariwisata di Kepulauan Mentawai.
“Pembangunan kepulauan Mentawai dari berbagaj sektor ini merupakan langkah maju membuka Kepulauan Mentawai agar keluar dari daerah teringgal. Kepada masyarakat Mentawai, kades, camat, tetua adat, ormas, penyelenggara pembangunan daerah agar bekerjasama dan bersatu bagaimana pelaksanaan pembangunan ini berjalan lancar untuk kemajuan infrastruktur pembangunan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat didaeah ini,” ajak Nasrul Abit.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin dalam kesempatan juga menyampaikan, kendala pembangunan daerah selama ini selalu dalam persoalan ketidak kompakan masyarakat di daerah.
” Pembebasan lahan merupakan tanggungjawab daerah, oleh karena itu semua komponen daerah mesti bersinergi jangan jadi persoalan. Jika persoalan ini muncul apa yang kita rencanakan dengan baik ini bisa tidak terlaksana yang rugi adalah masyarakat, karena pembangunan tidak tuntas,” ujarnya.
Ridwan juga katakan, oleh karena peran kepala desa, camat dan komponen masyarakat sangat perlu sehingga segala permbedaan dapat dihindari.
“Dalam pelaksanaan pembangunan jika ada tanah dipakai, ada perumahan penduduk gang dipindahkan itu sesuatu yang baik dan semoga dapat amalan. Karena pelaksanaan pembangunan yang terencana ini tentu juga memikirkan perkembangan dan dampak baik yang terjadi dimasa datang,” ucapnya.
