SEMANGATJakarta – Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto, mengkritik keras terhadap sistem demokrasi. Kritikan itu tertuju pada inti dari sistem tersebut, yaitu kedaulatan di tangan rakyat.
Ismail dengan tegas menyatakan sistem demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam pada titik hak untuk menerbitkan hukum. Dalam Islam, kedaulatan di tangan Allah.
“Kedaulatan bukan di tangan rakyat dalam makna siapa yang punya hak membuat hukum,” kata dia di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Mei 2017.
Menurut Ismail, pihaknya sangat tidak sepakat apabila yang menentukan hukum adalah rakyat melalui wakil-wakilnya atau anggota Dewan. Bahkan ia menyebut konsep demokrasi tersebut 180 derajat berseberangan dengan ideologi HTI.
Ismail menjelaskan dalam Islam juga ada musyawarah sama seperti demokrasi. Ia mencontohkan dalam memilih pemimpin. Dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia rakyat memilih pemimpin untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Namun dalam konsep Islam yang diusung HTI, rakyat bisa memilih pemimpin untuk menegakkan kedaulatan syariah.
Ormas HTI disebut bertentangan dengan Pancasila sehingga pemerintah berencana membubarkan organisasi tersebut. Namun HTI menolak keras. Mereka menyatakan tak akan tinggal diam.
HTI telah menyiapkan kausa hukum untuk melawan pemerintah apabila rencana pembubaran tersebut positif dilakukan.
Menurut dia, upaya pemerintah tersebut semakin menunjukkan bahwa rezim pemerintahan saat ini anti-Islam.(Simak HTI Lakukan Perlawanan)
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan langkah pembubaran HTI akan dilakukan melalui proses hukum. “Sudah jelas bahwa kita membubarkan tentu dengan langkah hukum, karena itu nanti ada proses kepada satu lembaga peradilan,” ujar Wiranto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2017. (tempocom)
