Yusnadewi Resmi Jabat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumbar
Semangatnews, Padang – Serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang semula dijabat oleh Pemut Aryo Wibowo, SE, M.Si Ak, yang menjabat sejak Juli 2017 resmi digantikan oleh Yusnadewi, SE, M.Si Ak, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Serah Terima Jabatan (Sertijab) dilakukan di Aula kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumbar Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (5/9/2019).
Pergantian Kepala Perwakilan dikarenakan Pemut Aryo Wibowo ditugaskan untuk menjadi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, sementara Yusnadewi sendiri sebelumnya merupakan kepala perwakilan BPK Provinsi DI Yogyakarta, sejak November 2016, sehingga sudah tidak asing dengan tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Dalam acara serah terima, hadir pula Anggota V BPK RI Isma Yatun, Gubernur Sumbar, pimpinan DPRD Sumbar, beberapa Kepala Daerah Provinsi Sumbar, Forkopimda dan jajaran kepala OPS Pemprov Sumbar dan inspektur dari setiap Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Sumbar.
Dalam sambutan Gubernur Sumbar Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S. Psi, M.Sc, menyampaikan, bahwa pemerintah harus bisa bekerjasama dan terus menjalin komunikasi yang baik dengan BPK, karena BPK bertindak selaku pemeriksa keuangan daerah.
Dijelaskannya di dalam pemerintah pada tahun 2010 mulai terjadi masalah aset dikarenakan hancur oleh bencana gempa dahsyat, bahkan ada sejumlah persoalan dalam pemeriksaan keuangan pemerintah daerah selalu muncul.
Persoalan penataan aset pemerintah daerah selalu ada dalam laporan aset tersebut. Bahkan setiap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) persoalan itu tetap ada. Apalagi sejak dengan perpindahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten kota kota ke provinsi.
“Permasalahan aset ini menjadi rumit, ada 12 kabupaten kota yang tidak ingin aset sekolahnya menjadi kewenangan provinsi.
Bupati fan Walikota tidak mau menyerahkan asetnya. Untuk itu perlu kerjasama dari BPK, dengan komunikasi dan penjelasan. Alhamdullillah, semuanya bisa diselesaikan oleh BPK,” kata gubernur.
Lebih lanjut gubernur juga menerangkan, yaitu masalah administrasi. Saat ini diperkirakan ada 21 ribu aparatur sipil negara (ASN). Semuanya tidak akan terawasi langsung oleh gubernur.
“Tentunya gubernur tidak bisa mengawasi semuannya, saya hanya bisa awasi eselon II saja, makanya setiap tahun itu selalu ada saja persoalan muncul,” jelasnya.
Irwan Prayitno berharap, ke depan masalah itu tidak akan menjadi kendala bagi pemerintah daerah lagi dalam LKPD. Karena aset juga mempengarahui laporahan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD, yang bermuara pada opini BPK.
Pada kesempatan tersebut gubernur Sumbar mengucapkan terima kasih pada Pemut Aryo Wibowo atas semua dedikasi semua usaha dan kerja kerasnya selama ini yang telah memberikan Sumbar lebih baik. Apalagi, Pemprov Sumbar sudah tujuh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, dan termasuk beberapa kabupaten dan kota juga telah meraih opini WTP.
Selanjutnya gubernur juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Yusnadewi sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat
“Semoga dengan dilantiknya Yusnadewi, kita berharap dapat memberikan kontribusi nyata serta turut mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Sekaligus dapat terus membina komunikasi yang baik dengan seluruh instansi pemerintah di Sumbar,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota V BPK RI Isma Yatun dalam sambutan tertulis mengatakan pergantian Kepala Perwakilan BPK Sumbar merupakan sebuah proses yang alami bagi setiap organisasi. Selain kebutuhan organisasi juga menjadi penyegaran.
“Nantinya, diharapkan terdapat peningkatan kinerja lembaga, tentu saja dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dasar BPK, yakni integritas, independensi, dan profesionalisme,” ucapnya.
Dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayah Sumbar, Anggota V BPK RI Isma Yatun menyampaikan, dalam beberapa tahun ini, telah tampak adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dari pemerintah-pemerintah daerah di Sumbar.
Sebagai penutup acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Sumbar dilakukan juga penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Pemut Aryo Wibowo kepada Yusnadewi.
#nov
#humassumbar
