Semangatnews, Padang – Sekretaris Jenderal Kementeri Dalam Negeri (Kendagri) Hadi Prabowo dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo, beserta Delegasi utusan setiap provinsi di Regional I (Sumatera, Jawa dan Bali) hadir dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) tahun 2019, Senin (25/2/2019).
Kegiatan ini digelar di Padang Convention Center Hotel Grand Inna Padang, dengan tema “Menyongsong Pembangunan Indonesia 2020-2024 Melalui RKPD dan RKP tahun 2020 yang selaras dan terintegrasi”, yang dihadiri oleh sekitar 500 yang terdiri dari Bupati Walikota se Sumateta Barat dan ASN provinsi maupun kabupaten dan kota dari regional 1 (Sumatera, Jawa dan Bali).
Dalam sambutan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan Kortekrenbang Tahun 2019 adalah salah satu wadah bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk secara bersama-sama bersinergi melakukan singkroinisasi dan harmonisasi guna mencapai target pembangunan nasional.
“Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara Kementerian, lembaga non Kementerian dan daerah yang di koordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri,” kata Nasrul Abit.
Ditambahkannya lagi, hal ini sangatlah penting dalam mencapai target pembangunan nasional dengan melalui penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota masing-masing bidang urusan pemerintahan.
Wagub menyampaikan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendukung arah dan kebijakan pembangunan nasional, dalam penbangunan ketangguhan dan memperkuat keunggulan daerah, dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah dan akan dibangun.
“Di sumbar masih ada tiga daerah yang tertinggal yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai, dalam pencapaian ini perlu adanya kontribusi Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pembangunan,” jelas Nasrul Abit.
“Sumatera Barat bukanlah daerah yang kaya, karena memang tidak semua Kabupaten dan kota atau provinsi yang kaya seperti provinsi DKI Jakarta, secara teknis Sumbar memiliki hutan yang luas sekali 1,2 juta hutan lindung, HPT, HPK dan lainnya,yang banyak kandungan di dalamnya seperti emas, timah, batubara dan sebagainya yang tidak bisa kami kelola, karena kita semua sudah sepakat untuk menjaga hutan tersebut, karena hutan kami merupakan salah satu paru-paru dunia,” jelas Wagub sumbar.
Selain itu wagub juga mengutarakan, bahwa dalam hal ini Sumbar termasuk provinsi yang tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar, hanya kota Padang yang memiliki di atas 10 persen PAD-nya dari total APBD, lain dari itu kab/kota di bawah 10 persen.
“Saat ini dari tiga kabupaten tertinggal tersebut masih dalam evaluasi dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, karena dari aksesbilitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masih rendah,” ucap Nasrul Abit.
“Kami berharap dari 19 kabupaten kota baru 51 desa atau nagari yang boleh dikatakan maju dari 984 desa, bahkan kalau digabungkan dengan kelurahan ada 1100 desa yang dikatakan tidak mampu,” tambahnya.
Selain itu wagub sumbar berharap dari hasil Rakortekrenbang akan memperoleh kesepakatan program dan kegiatan proyek Kementrian/Lembaga yang mendukung prioritas nasional dan daerah dalam rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan rancangan rencana kerja perangkat daerah.
Pada kesempatan ini Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri Bapak Drs.Hadi Prabowo, M.M. juga turut memberikan paparan dan arahan kepada peserta kegiatan, Rakortekrenbang merupakan forum bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan menyelaraskan dengan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan nasional.
“Dalam Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, masih tetap kita lakukan sebagai rancangan rencana kerja perangkat daerah tahun 2020,” kata Hadi.
Terus Hadi mengatakan, dalam usulan prioritas Nasional RKP 2020, peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pertumbuhan berkualitas, satu pembangunan manusiadan pengentasan kemiskinan, kedua penguatan konektivitas, ketiga peningkatan nilai tambah ekonomi, empat pemantapan ketahanan energi, pangan dan sunber daya air dan kelima stabilitas keamanan nasional.
“Tingkat pengangguran terbuka dalam empat tahun terakhir semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen di bulan Februari 2018, dan akhir dari bulan Agustus 2018 menjadi 5,34 persen,” kata Hadi.
Dalam penjelasannya Hadi menegaskan, bahwa pada tahun 2020, perekonomian wilayah Sumatera diharapkan tumbuh sebesar 4,62 persen, angka kemiskinan turun menjadi 7,99 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,77 persen.
Selain itu, Hadi juga mengatakan bahwa penyelenggaraan Rakortekrenbang 2019 diimplementasikan sebagai rencana pembuatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020.
Hadi menghimbau agar setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dapat mendukung secara optimal, baik teknis pelaksanaan maupun substansi pembahasan agar mendapat bantuan dari penyelenggaraan Rakortekrenbang tahun 2019.(nof)
