Semangatnews,Jkt- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengakui ada masalah koordinasi dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK), sehingga harga BBM jenis Premium batal dinaikkan.
Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP, Hendrawan Supratikno mengungkapkan koordinasi pemerintah dalam membuat kebijakan publik yang strategis seperti pembatalan kenaikan harga Premium memang kurang.
Ia berharap, pemerintah harus melakukan koordinasi dengan baik apabila ingin membuat sebauh kebijakan.
“Kita berharap masa yang akan datang, pengambilan kebijakan publik yang strategis yang dampaknya cukup luas, betul-betul dikoordinasikan dengan baik,” kata Hendrawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/10).
Hendrawan menjelaskan, sesungguhnya ada informasi baru yang duterima oleh Jokowi, sehingga terjadi pembatalan kenaikan harga BBM non subsidi tersebut.
Dalam teori statistik, lanjutnya, wajar apabila kebijakan itu berubah apabila ada informasi baru yang signifikan mempengaruhi sebuah perubahan.
Ia membantah, pembatalan kenaikan Premium itu untuk mempertahankan popularitas dan elektabilitas Jokowi.
“Kalau mempertahankan popularitas, pada awalnya tidak ada niat menaikan dong, bukan itu logikanya nggak seperti itu. Ternyata ada koordinasi antara Menteri Keuangan, Kementerian ESDM dan BUMN dalam hal ini pertamina yang memungkinkan kreasi baru, sehingga beban keuangan koorporat untuk pertamina masih bisa teratasi,” tandasnya.
“Tapi sekali lagi harapan kita di masa yang datang koordinasi kebijakan seperti ini harus koordinasi, kebijakan seperti ini harus lebih baik,” harapnya.(smngtnews/akurat.co)
