SOLOK SELATAN, SEMANGATNEWS.COM – Bawaslu Solok Selatan mengadakan rapat koordinasi pengawasan logistik Pemilu tahun 2024, hal ini untuk memberikan pemahaman terkait pencegahan potensi pelanggaran dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024.
“Masalah potensi pelanggaran harus dilakukan upaya pencegahan pelanggaran terlebih dahulu, terutama disaat pendistribusian logistik ke daerah. Sebab logistik merupakan komponen penting yang krusial dalam penyelenggaraan pemilu,” kata Ketua Bawaslu Solok Selatan, Zul Nasri, Sabtu (2/12/2023) di Pesona Alam Sangir.
Zul Nasri meminta Panwascam dan seluruh stake holder untuk bersama-sama melakukan Pengawasan dan mengidentifikasi potensi-potensi atau fenomena-fenomena permasalahan di dalam pendistribusian logistik,” tuturnya.
Dia meminta kepada tim Panwas bekerja-kerja kelembagaan dan solid di internal serta selalu berkoordinasi yang baik dengan Bawaslu.
Sebab dalam masa kampanye ini mulai 28 November sampai 10 Februari 2024 akan banyak potensi pelanggaran pemilu yang akan terjadi di Solsel.
“Tempat jadi kemungkinan pelanggaran pemilu terjadi seperti dilokasi fasilitas umum masjid, sekolah dan kantor pemerintahan. Jadi ASN dan wali nagari harus netral dalam hal ini,” harapnya.
Sebab itu KPU melibatkan TNI-Polri, Kesbangpol, Binda Solsel, KPU, Media Pers, Panwascam se Solsel dan jajaran Bawaslu dalam menanamkan persepsi pencegahan pelanggaran pendistribusian logistik.
Sekretaris Bawaslu Solok Selatan Admi Munandar diwakili Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Solok Selatan Gusnedi mengatakan, rakor ini menguatkan prosedur peningkatan strategis kelembagaan hadapi tantang kekinian Pemilu 2024.
Hal ini berkaitan dengan pendistribusian perlengkapan logistik, dan pendistribusian logistik tersebut butuh pengawasan ekstra.
“Panwas mengedepankan aspek pencegahan sesuai peraturan perundang-undangan yakni melakukan pengawasan logistik serentak,” bebernya
