SEMANGATNEWS Bukittinggi-Wakil Gubernur Nasrul Abit, tantang tamatan IPDN di daerah ini harus mampu jadi Bupati, Walikota dan Gubernur. Jangan hanya sebatas lurah atau camat. Eksistensi Tamatan IPDN untuk level kepala daerah masih minim bila dibandingkan dengan daerah lain.
Hal ini ditegaskan Nasrul Abit dalam sambutannya pada acara peresmian Monumen Pendidikan Kader Pamongpraja di Bukittinggi, Rabu siang (25/4/2018).
Hadir dalam kesempatan itu Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padang Pariaman, Kepala RS Ahmad Muchtar, Pamong Senior Akmal Firdaus, Djohermansyah Djohan, Aristo Munandar, Rusdi Lubis, Yohannes Dahlan, Damsuar, Nasir Ahmad dan kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sumatera Barat.
Seharusnya, sebut Wagub, setiap kader kepamongan dalam masa tugasnya yang dimulai dari kelurahan harus mampu membangun rasa pertemanan yang erat dengan siapa saja.
Sebab dengan pertemanan itu memberikan rasa simpatik yang hebat dengan saling membesarkan dan mendukung. “Bukan hanya membangun dan menggalang kekompak dalam kelompok tamatan sekolah semata,” ujarnya.
Menurut Wagub dalam penyelenggaraan pemerintahan ada 3 (tiga) K. Pertama; harus mampu membangun koordinasi dengan semua pihak. Bagaimana koordinasi ini berjalan dengan baik dan dapat menyukseskan setiap pekerjaan. Betapa persoalan koordinasi ini begitu lemah, bukan saja di pemerintahan daerah akan tetapi juga di penyelenggaraan pemerintah pusat.
Wagub mencontohkan pengalamannya sendiri saat menghadiri suatu undangan di Jakarta, karena kurangnya koordinasi acara jadi berantakan.
Kedua, penyelenggaraan pemerintah harus melakukan kolaborasi, guna mempercepat dan memaksimalkan hasil kerja. Sehingga apa yang ingin dicapai secara baik dan memiliki multi efek yang baik bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
Yang ketiga, konsensus yang mesti dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Bertanggungjawab dengan dedikasi kepedulian menjalankan apa-apa yang ditekadkan dalam mencapai tujuan keberhasilan yang diinginkan.
Bukan berdalih mencari alasan dengan hal-hal yang lain menghindari konsensus.
Seorang pimpinan amat menyakitkan apa bila dibohongi, didustai oleh anak buahnya, tegas Wagub Nasrul Abit.
Ia juga menegaskan, lebih baik berterus terang dikatakan saya salah, lalu memberikan kebenaran untuk kebaikan penyelenggaraan pemerintahan.
Dari pada memuji dengan Asal Bapak Senang (ABS), adalah satu kekeliruan yang menyesatkan, membuat kepercayaan publik menjadi menurun dan tidak baik pada penyelenggaraan pemerintahan, sebutnya.
Monumen Pamong
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, keberadaan monumen Pendidikan Kader Pamongpraja ini dapat menjadi inspirasi dan destinasi wisata bagi Kota Bukittinggi. Kita senang ada pak Aristo Munandar sebagai anggota DPRD Sumbar dengan hanya menyalurkan dana pokir dapat menyelesaikan monumen yang membanggakan bagi Sumatera Barat.
Sejarah dan perkembangan pendidikan pamongpraja ini menjadi simbol dari peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih baik di Sumatera Barat maupun secara nasional.
Untuk terpeliharanya monumen ini, Wagub menyarankan diserahkan kepada Pemko Bukittinggi untuk merawat dan memeliharanya.(zrd)
