Semangat Sijunjung-Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin diwakili Asisten I Setdakab, Irwandi membuka secara resmi sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di gedung Pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung, Rabu (7/3).
Sosialisasi kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Solok, disejalankan dengan rapat kerja fasilitasi penyusunan APBNagari tahun anggaran 2018.
Hadir pada sosialisasi dan rapat kerja fasilitasi penyusunan APBNagari tahun anggaran 2018 tersebut, Kepala DPMN, Syukri, Kepala BPJS Solok, Kasi Pemerintahan dan Kependudukan, Walinagari se kabupaten Sijunjung, Sekretaris Nagari, Bendahara/Operator Nagari dan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) serta Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI).
Bupati Sijunjung dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten I, Irwandi menyambut baik diadakannya sosialisasi JKN-KIS tersebut.
Pasalnya, sesuai dengan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan mengatur bahwa salah satu kelompok peserta pekerja penerima upah yang wajib mendaftarkan diri dalam kepesertaan JKN adalah pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).
Sementara penyusunan APBNagari, ia mengatakan harus mempedomani pasal 100 Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014.
Justru itu, ia mengharapkan peserta mengikuti sosialisasi dan rapat kerja ini dengan baik, semoga Pemerintah Nagari dapat mengetahui pemanfaatan JKN-KIS bagi masyarakat dan sekaligus menghasilkan APBNagari yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kepala Dinas PMN Syukri melaporkan sosialisasi JKN-KIS ini dilaksanakan dalam satu hari. Sementara Rapat Kerja Penyusunan APBNagari dilaksanakan selama tiga hari, mulai 7 s/d 9 Maret.
Pesertanya, sebanyak 150 orang. Terdirinya Kasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan, Sekretaris Nagari, Bendahara/Operator Nagari, dan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) serta Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI).
Sementara, Narasumber berasal dari DPMN, BKAD, Bapppeda, Pol PP dan Damkar, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.(azet)
