SEMANGAT PADANG-Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman sangat prihatin dengan kondisi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Padang yang anggarannya tahun ini 2018 hanya dipatok Rp 190 juta dengan target penyelesaian sengketa cuma 30 kasus. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi tahun 2016 tatkala BPSK dianggarkan Pemko Padang yang telah mencapai Rp 600 juta dengan target penyelesaian sebanyak 100 kasus.
Begitu BPSK di bawah kendali Pemerintah Provinsi Sumbar, angggaran drastis turun dengan target 30 kasus dalam waktu 10 bulan, kata Ketua BPSK Padang Desemberius,SE,MM. Sekarang saja sudah masuk 13 kasus dalam waktu satu bulan.
Kita hanya dijatah Rp.190 juta, keluh Desemberius dihadapan komisi II DPRD Sumbar tatakala hearing, Senin, 19/02.
Ketua komisi II Yuliarman berjanji untuk memperjuangkan anggaran dimaksud, termasuk sarana dan prasarana kantor yang kini masih numpang di ruangan kantor Perindag Sumbar, Jalan Aur Padang.
Desemberius, sepertinya sudah tidak tahan lagi dengan kondisi BPSK zaman now yang jauh dari kecukupan, komputer dan printer harus nebeng dengan salah satu bidang di perindag Sumbar.
Hearing dengan komisi II DPRD Sumbar cukup berjalan santai dan silaturrahmi yang mendalam. Ketua komisi II Yuliarman akan selalu mebackup BPSK Padang dalam kondisi apapun. Apalagi BPSK Padang penyandang predikat terbaik di Indonesia yang selalu jadi rujukan BPSK daerah lain.
Apa yg dikeluhkan BPSK Padang harus disampaikan secara tertulis dan rinci untuk dibahas nantinya, kata Yuliarman politisi PPP.
Hearing dan audiensi, selain ketua juga hadir wakil ketua, Erwin Bustamam, anggota Fatyudin, Zulnadi, Nurmarthias, Wira Okta Viana,Dedi Vitra Johor dan Plt Sekretariat Sri Mulyati. *(Ben)
