SEMANGAT SUMBAR – Pada wilayah tertinggal terdepan dan terluar (3t) di Sumatera Barat (Sumbar) masih terdapat 31 area yang tidak terjangkau sinyal komunikasi atau blank spot. 31 area blank spot dimaksud tersebar di sejumlah kecamatan. Terbanyak di Kabupaten Kepulauan Mentawai 22 area, disusul Kabupaten Solok Selatan 7 area, dan Kabupaten Pasaman Barat 12 area.
Menyikapi kondisi itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumbar Yeflin Luandri mengatakan, telah mengusulkan pada Kementerian Kominfo untuk meminta bantuan penanganan, seperti pendirian tower penguat sinyal.
“Pos dan telekomunikasi itu urusan pusat, sehingga kami hanya bisa mendata dan mengusulkan. Tindak lanjut dari Kementerian Kominfo,” ungkapnya pada RRI Padang, Minggu (9/7/2017).
Yeflin menjelaskan, blank spot area dimaksud bukan hanya disebabkan tidak adanya tower penguat saja, melainkan juga diperberat dengan kendala lain, yakni penyediaan pasokan listrik dan infrastruktur. Kendati demikian, berdasar arahan dari Kementerian Kominfo, masalah blank spot di wilayah 3t Sumatera Barat diupayakan tuntas selambat-lambatnya tahun 2018.
“Selama ini, tower penguat belum dipasang disana karena kendala listrik untuk operasional. Belum lagi transportasi untuk menuju lokasi. Tapi ada program pemasangan tower kesana di tahun 2017 dan 2018,” paparnya.
Yeflin Luandri menerangkan, data area blank spot di Sumatera Barat akan terus diperbarui, karena diyakini masih ada sejumlah nagari atau desa di kabupaten/kota selain wilayah 3t yang ternyata tidak bisa menikmati layanan komunikasi.
“Pengusulan untuk penanganan area blank spot mungkin bertambah. Kita memang ajukan dulu yang 3t ini, supaya cepat mentas dari status tertinggalnya,” ucapnya.
Jika pemasangan tower penguat sinyal oleh Kementerian Kominfo di area 3t di Sumatera Barat terlaksana, tambah Yeflin, kedepan perluasan akses komunikasi juga dilakukan dengan pembukaan hotspot atau area bersinyal pada fasilitas umum di tingkat nagari atau desa, yang menggunakan metode jaringan nirkabel atau Wi Fi, sehingga masyarakat bisa mengakses internet dengan mudah.
“Kalau ada Wi Fi di tiap kantor nagari, masyarakat jadi mudah menikmati fasilitas internet untuk mengenalkan produk daerahnya atau mengakses layanan administrasi yang telah berbasis daring,” tutupnya.(*)
