Semangatnews,Jakarta-Ahli filsafat Rocky Gerung mengkritik Komisi Pemilihan Umum terkait keputusan tata cara debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang belakangan mengundang polemik. Bahkan, dia memplesetkan kepanjangan KPU.
“Komisi pemilihan ungud,” katanya yang dikutip AKURAT.CO.
Menurut dia dalam debat hanya dibutuhkan kecerdasan berpikir. “Debat itu cuma perlu otak. KPU cukup pastikan ada bengkel las yang masih buka.”
Salah satu polemik yang muncul jelang debat kandidat adalah penerapan pertanyaan yang diberkan kepada para kandidat sebelum acara debat dimulai. Sejumlah kalangan menilai hal itu aneh karena seharusnya pertanyaan diberikan langsung pada waktu pelaksanaan debat.
Tetapi KPU tetap pada rencana yang telah diputuskan bersama tim sukses masing-masing pasangan kandidat. KPU meminta tim sukses kedua pasangan calon bertanggungjawab menyosialisasikan kesepakatan terkait dengan penyampaian kisi-kisi pertanyaan debat capres kepada koalisi masing-masing.
“Kesepahaman untuk itu ‘kan sudah diambil dalam rapat. Seharusnya wakil-wakil tim kampanye yang hadir di dalam rapat, yang ikut menyepakati hasil rapat itu, punya tanggung jawab menjelaskan ke koalisinya,” kata anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi sebagaimana dilansir dari Antara.
Pramono menekankan bahwa timses yang ikut dalam rapat, yang mendapat mandat resmi koalisi, harus menjelaskan kepada koalisinya masing-masing terkait dengan alasan mengapa kisi-kisi disepakati untuk diberikan kepada kedua pasangan calon. Sosialisasi itu untuk meredam protes atau polemik soal pemberian kisi-kisi pertanyaan debat.
“Jelaskan kenapa kesepakatan ini diambil? Argumennya apa? Apa kelebihan dan kekurangannya?” katanya.
Pramono mengatakan bahwa pertimbangan memberikan kisi-kisi pertanyaan debat, sesuai yang disepakati, adalah agar para kandidat bisa lebih utuh menyampaikan dan mengeksplorasi gagasan, ide, serta visi dan misinya kepada publik.
Ia mengatakan bahwa pada debat-debat sebelumnya, yang tanpa memberikan kisi-kisi, para calon cenderung menyampaikan jawaban secara spontan, dan kehilangan substansi atas program yang akan disampaikan serta tidak menyertakan dukungan data dan angka elaboratif dalam jawabannya.
“Padahal, itu yang sebenarnya dibutuhkan publik untuk dapat menilai visi dan misi pasangan calon mana yang lebih baik,” katanya.(smngtnews/akurat)
